Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Temuan BPK Indikasikan Laporan Keuangan Pemkot Bekasi Amburadul


www.GlestRadio.com - Pakta Integritas yang digembar-gemborkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, ‘jauh panggang dari api’.  Realitasnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, menemukan sejumlah kejanggalan dalam Laporan Keuangan Pemkot Bekasi tahun anggaran 2011. 

BPK mengindikasikan sejumlah penyelewengan anggaran pendapatan daerah di Kota Bekasi yang dilakukan dengan beragam modus dalam kurun waktu tahun 2011. Telusuran BPK menunjukkan penyimpangan uang rakyat berjumlah puluhan miliar yang tersebar di 24 item catatan pemeriksaan. BPK antara lain menyoroti kesemrawutan sistem pelaporan keuangan, proyek fiktif, markup, gratifikasi, proyek tidak sesuai dengan realisasi fisik, pekerjaan kurang dilakukan, pengendapan dana, denda keterlambatan dan proyek yang tidak bermanfaat. Temuan tersebut menunjukkan betapa buruk manajemen pengelolaan uang rakyat di tangan aparat Pemkot Bekasi. 

Audit Laporan Keuangan tahun 2011 yang diterbitkan tahun 2012 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Bahkan, banyak temuan yang belum ditindaklanjuti namun diulang di tahun berikutnya. Sebut saja, gelapnya persoalan ratusan miliar aset daerah, dana bantuan bergulir BMT dan KORPRI, temuan penyelewengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta piutang pajak yang dari tahun 2010 belum tertagih hingga tahun ini. Pemkot Bekasi tidak melakukan perbaikan dan justru membiarkan kesalahan pengelolaan keuangan daerah terus terjadi dari tahun ke tahun.  

Dugaan Korupsi 

Dedi Rachim, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, hasil audit BPK tersebut, jika dilakukan pengembangan lebih lanjut, bisa menjadi barang bukti tindak pidana korupsi. Dedi menjelaskan, ada tiga elemen audit yang dilakukan BPK yaitu audit anggaran, kinerja dan audit investigasi. Hasil temuan BPK tersebut kemudian ditindaklanjuti Kejaksaan untuk dilakukan audit investigasi. Sebaliknya, jika menemukan suatu kasus, Kejaksaan bisa minta tolong ke BPK agar membantu proses audit. 

“Setelah barang buktinya kuat baru bisa ditetapkan tersangka,” kata Dedi kepada Bekasi Raya dalam sebuah kesempatan.    

Sementara, Direktur Ilalang Institute, Ronny Pradana mengatakan, indikasi penyimpangan uang rakyat atau APBD setiap tahun selalu ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas keuangan Pemkot Bekasi. Namun, kasusnya tidak pernah naik ke meja hijau karena dianggap hanya sebatas kesalahan administrasi. Padahal, kata Ronny, unsur korupsi jelas ada jika ditelisik lebih dalam. 

“Hal paling sering ditemukan yaitu belum disetorkannya uang negara ke Kas Daerah. Modus yang dilakukan para pejabat adalah dengan memutar anggaran, baik disimpan di bank agar mendapat bunga atau digunakan untuk kepentingan lain. Ketika BPK menemukan kejanggalan, mereka buru-buru mengembalikan uang tersebut dan beralasan bahwa ada kesalahan administrasi,” tukas Ronny. 

Ronny mengingatkan, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mesti proaktif menyikapi ‘permainan’ anggaran itu. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Bekasi, beberapa kasus korupsi yang diangkat bersumber dari laporan audit BPK. “Masalah ini jangan dianggap sepele dan dibiarkan begitu saja. Kejaksaan Kota Bekasi harus berani tegas menelusuri dan menginvestigasi dugaan hilangnya uang rakyat yang digelapkan para pejabat Pemkot Bekasi,” tegasnya. 

Dikatakan dia, kunci dari pemberantasan korupsi adalah transparansi. Pemkot Bekasi jangan gembar-gembor Pakta Integritas jika ternyata banyak sekali potensi hilangnya uang rakyat dari tahun ke tahun. Pakta Integritas, kata dia, ternyata tidak mampu mendorong kinerja birokrat Kota Bekasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. 

“Harusnya Wali Kota Bekasi malu. Ia gembar-gembor Pakta Integritas tapi ternyata pengelolaan keuangan daerah berantakan. APBD itu kan uang rakyat, bukan milik pejabat,” kata Ronny dengan nada tinggi. 

Terpisah, Wali Kota Bekasi memerintahkan Kepala Inspektorat, Cucu Samsudin, membuka hasil audit BPK pada publik agar bisa mendapat masukan demi perbaikan di tahun mendatang. Namun, Cucu Samsudin tidak mau memberikan data audit BPK tersebut saat dikonfirmasi. “Tidak semua data bisa dibuka kepada masyarakat,” elaknya. (TIM BR) 

Sumber : Bekasi Raya

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food