Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Giliran Pimred Bekasi Ekspres Dilaporkan Wali Kota Bekasi ke Polres

GlestRadio.com - Nicodemus Godjang salah satu pimpinan media lokal bekasi eksperes, diperiksa polisi selama 3 jam setelah dilaporkan pihak pengacara wali kota Bekasi akibat dianggap membuat berita yang mencemarkan nama baik, Sabtu, (30/6).

Dia menjalani pemeriksaan terkait statusnya sebagai saksi terlapor, atas gugatan yang dibuat kuasa hukum Wali Kota Bekasi. Nico diperiksa di ruangan Kriminal Khusus (Krimsus) III Polresta Bekasi Kota.

“Kasusnya berawal ketika kami menurunkan berita di halam satu berjudul ‘Diduga Ada Uang Dibalik Mutasi’ yang dimuat pada pemberitaan Bekasi Ekspres tanggal 17 Oktober 2011 silam,” ujar Nico, usai menjalani pemeriksaan.

Nico yang datang ke Polresta Bekasi Kota didampingi Redaktur, Arief dan wartawannya, Ivan Faizal, mengaku harus menjawab 6 pertanyaan yang diajukan penyidik pembantu, Brigadir Elya Umbo. “Pertanyaan seputar apakah pernah memuat hak jawab, tahu permasalahan ini, saksi-saksi yang akan diajukan serta apakah tahu siapa sumber berita,” katanya.

Selama menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.00 hingga 14.00 WIB, Nico mendapatkan perlakuan yang wajar. “Tapi ketika mengakhiri pemeriksaan, penyidik itu bilang katanya pemanggilan kedua akan dilakukan sesuai waktu. Nanti saya di telpon, dan status saya sudah sebagai tersangka,” terangnya.

Nico sendiri mempertanyakan alasan kenapa dia akan ditetapkan sebagai tersangka, padahal Bekasi Ekspres pada 10 Februari 2012, sudah memberikan hak jawab, terkait pemberitaannya yang ‘menyerang’ orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut. “Laporan oleh Wali Kota yang dibuat kuasa hukumnya Resti Windiarti pada 27 Februari 2012, adalah karena mereka tidak puas, sebab hak jawab dimuat di halaman tiga. Di Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, tidak ditentukan bahwa hak jawab harus dibuat atas keinginan penggugat,” katanya.

Kasus ini sudah dimediasi oleh Dewan Pers sejak 6 Desember 2011. Ketika itu pihak yang melakukan somasi yakni Humas Pemkot Bekasi dan Pengacara Wali Kota Bekasi, meminta agar Bekasi Ekspres meminta maaf.

“Pada bulan Januari 2012 Dewan Pers mengeluarkan keputusan. Isinya Bekasi Ekspres menyalahi kode etik jurnalis sehingga harus memuat hak jawab. Ketika hak jawab sudah dibuat, pengacara Wali Kota tetap tidak puas dan akhirnya membuat Laporan Polisi. Laporannya antaralain berisi, bahwa koran kami tidak memberikan hak jawab secara proporsional,” kata Nico.

“Sebelum laporan polisi pengacara Wali Kota sempat telpon saya. Tapi keinginan dia tidak saya tanggapi, karena mereka terus memaksa hak jawab dimuat di halaman satu. Kan aneh, hak jawab harus dibuat dua kali,” imbuhnya.

Menurut Nico, pemberitaan Bekasi Ekspres yang ‘menyinggung’ Wali Kota Bekasi tersebut sengaja dibuat, karena mutasi terhadap PNS di lingkungan Pemkot Bekasi terasa janggal. “Wali Kota hanya diberikan rekomendasi atau izin satu kali untuk mutasi oleh Mendagri. Yakni untuk mengisi jabatan lowong. Tapi ini kenyataannya mutasi dilakukan hingga 4 kali. Kami kemudian menurunkan berita yang mengkritisi kebijakan tersebut, dengan narasumber yang berkompeten,” katanya.

Ketika menjalani pemeriksaan hari ini, Nico memenuhi panggilan polisi dalam kasus gugatan pidana perusahaan pers terkait hak jawab. “Di surat panggilan polisi itu juga tertulis bahwa saya dikenakan pasal 18 juncto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sesuai pasal 18 saya terancam denda Rp500 juta karena tidak memuat hak jawab. Ini aneh, kenapa laporan tersebut di proses padahal hak jawab sudah diberikan. Yang kedua, kenapa laporan itu dibuat secara personal diri saya pribadi, bukan secara lembaga yakni koran Bekasi Ekspres. Saya kan punya wartawan yang menulis berita itu, dan redaktur yang mengedit berita,” katanya.

Nico sendiri menduga laporan ini dibuat, untuk menandingi laporan polisi yang sudah dibuatnya ke Polresta Bekasi Kabupaten, dalam kasus dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

“Sepertinya laporan ini dibuat agar saya mencabut laporan. Saya tidak akan pernah mencabut laporan saya, dan saya akan minta perlindungan ke Aliansi Jurnalis Independen (AJI), karena ini bentuk kriminalisasi pers dan pembungkaman media yang kritis atas kebijakan penguasa,” katanya. (Wahyu Sunaryo)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food