Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

SUAP DPRD BEKASI - KPK Harus Segera Usut Penerima

Glestradio .com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya segera mengusut tuntas sejumlah pihak yang diduga menerima uang suap senilai Rp 4,2 miliar terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi periode 2010. Sebab, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad yang telah divonis pidana enam tahjun penjara, juga salah satunya didakwa memberi suap kepada sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi.
Kepada wartawan, Selasa, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK tidak ragu lagi menyeret nama-nama yang diduga menerima suap, tetapi hingga kini masih bebas melenggang tanpa tersentuh hukum.

Boyamin menilai masih ada aroma tebang pilih atau tidak ada rasa keadilan dalam proses hukum di Kota Bekasi. Seharusnya, setelah keluar putusan kasasi MA yang mengganjar MM enam tahun penjara, sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi langsung ditangkap.

Karena salah satu yang memberatkan MM adalah terbukti menyuap anggota DPRD Kota Bekasi terkait APBD 2010. "Tapi kenapa si penerima suap masih aman-aman saja? Di mana rasa keadilan hukum?" tanya Boyamin.

Skandal yang sama, lanjut Boyamin, terjadi di Kota Semarang. Tapi, di saat bersamaan Wali Kota Semarang ikut terjerat, sebelumnya sejumlah anggota DPRD Kota Semarang pun telah dan sedang menjalani proses persidangan.

"Seharusnya itu pun terjadi di Kota Bekasi. Kenapa yang memberi uang sudah masuk penjara, tapi yang menerima malah bebas berkeliaran. Ini tidak adil namanya. KPK harus adil dan professional. Karena itu, MAKI meminta KPK untuk sesegera mungkin menindaklanjuti kasus tersebut," tegas Boyamin.

Boyamin berkeyakinan KPK akan lebih mudah menangkap sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi yang disebut-sebut menerima uang suap, di antaranya Andi Zabidi dari Partai Demokrat (kini Ketua DPRD Kota Bekasi) dan Lilik Haryoso dari PDI Perjuangan, karena keputusan hukum MM sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Apalagi, di dalam dakwaan JPU jelas terungkap keterlibatan anggota DPRD Kota Bekasi yang menerima uang suap dari MM untuk memuluskan APBD 2010 Kota Bekasi.

"Sudah pasti KPK lebih mudah memprosesnya. Dan saya yakin anggota DPRD Kota Bekasi yang terlibat itu pasti divonis bersalah. Saya memberi waktu 30 hari kepada KPK untuk memproses. Jika belum juga ada proses yang terjadi, MAKI siap menjadi kuasa hukum warga Bekasi melakukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait kasus tersebut. Namun, karena ini kasus korupsi, setelah lewat dari deadline, tanpa diminta warga Bekasi pun kami (MAKI) siap mengajukan gugatan praperadilan ke KPK," ujar Boyamin. (Jimmy Radjah)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food