Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Pemkot Bekasi Evaluasi Tiga Instansi Bermasalah

Bekasi - Glestradio .com- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan mengevaluasi penggunaan anggaran di tiga instansi di pemkot tersebut, setelah mendapat kritik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tiga instansi tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan, dan Dinas Perekonomian Rakyat.

"Kesalahan terbanyak ada di Dinas Pendidikan, yang sejak 2010 hingga 2012 terdapat laporan keuangan yang tidak berimbang antara pemasukan dan pengeluaran," kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, di Bekasi, Senin (28/5).

Menurut dia, pengelolaan keuangan yang paling disoroti antara lain aliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembangunan gedung sekolah serta pengadaan perlengkapan belajar siswa.

"Dua kegiatan itu tidak memiliki laporan keuangan yang jelas," katanya.

Pada Dinas Kebersihan, kata dia, BPK menyoroti tentang alokasi anggaran untuk pengadaan bahan bakar solar bagi truk pengangkut sampah.

"Pada laporan keuangannya, Dinas Kebersihan tidak mencantumkan secara detail jarak tempuh dan kapsitas solar yang dibutuhkan," ujarnya.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari pejabat BPK karena dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan kegiatan di lapangan.

BPK juga mengeritisi pengelolaan pasar di Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi yang sampai saat ini dinilai kurang berjalan maksimal.

"Kita kurang mengetahui secara terperinci persoalannya seperti apa di Dispera. Namun, BPK melihat pengelolaan pasar selama ini kurang maksimal," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengaku akan mengevaluasi kinerja dari tiga instansi tersebut agar target pencapaian laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai penghargaan tertinggi keuangan daerah bisa tercapai.

"Kalau dibilang ada kesalahan ya pastilah, di dalam rumah tangga saja wajar ada kesalahan pengelolaan keuangan. Kita selidiki dulu apakah itu kesalahan administrasi atau ada kecurangan," katanya.

Menurut dia, instansi bermasalah itu akan diminta pertanggungjawabannya untuk menyusun laporan keuangan ulang sesuai instruksi BPK paling lambat awal Juni 2012. [TMA, Ant]




Sumber : Gatra

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food