Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Masalah Walikota Kosong - Gubernur Belum Panggil Pemkot Bekasi

Bandung - Glest Radio .com.- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan belum memastikan kapan akan memanggil Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Subang untuk menindaklanjuti pemberhentian Walikota Bekasi Mochtar Muhammad dan Bupati Subang Eep Hidayat. Meski begitu, ia meyakinkan proses itu akan ditindaklanjuti segera.

Kepada wartawan di Kota Bandung, Heryawan mengatakan, setelah terbit surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri, maka proses selanjutnya adalah Pemprov Jabar menyerahkan SK itu ke masing-masing pemkab/pemkot. "Itu dilakukan secepatnya, mudah-mudahan secepatnya," imbuhnya.
Dikatakannya, beberapa tahapan harus dilakukan sampai Kab. Subang dan Kota Bekasi kembali memiliki kepala daerah definitif. Setelah pemprov menyampaikan SK, maka masing-masing DPRD akan bersidang untuk menetapkan wakil bupati menjadi bupati dan wakil walikota menjadi walikota. "Semua proses itu dilakukan sesuai UU," ujarnya.
Proses adminsitratif itu sudah berjalan sejak 30 Maret 2012 ketika Pemprov Jabar menerima radiogram dari Mendagri dengan No T.131.32/1960/otda. Dalam radiogram itu, Mendagri meminta agar Gubernur Jabar segera mengusulkan pemberhentian Eep dan Mochtar.
Gubernur kemudian mengirimkan surat pada tanggal 5 April 2012untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Subang non aktif Eep Hidayat dan Walikota Bekasi non aktif Mochtar Mohamad. Kemudian, Mendagri mengeluarkan SK yang ditindaklanjuti lagi oleh Gubernur dan pemkab/pemkot. Masing-masing wakil pun otomatis diangkat sesuai aturan dalam pasal 35 (1) UU No. 32/2004.
Karena para wakil kepala daerah otomatis menjadi kepala daerah, maka posisi wakil akan kosong. Masing-masing pemerintahan di kab/kota terkait pun harus kembali memproses untuk mengisi posisi wakil itu.
Menurut pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf, saat wakil bupati/walikota menjadi kepala daerah definitif, maka mereka masing-masing harus mengajukan calon wakil bupati/walikota sebanyak dua orang. "Calon wakilnya berasal dari partai pengusung kepada DPRD kab/kota masing-masing," tuturnya di Bandung, kemarin.
Dikatakannya, setalah diajukan, maka DPRD akan memilih satu orang untuk disetujui menjadi wakil. Hasil persetujuan itu pun diteruskan ke Mendagri melalui Gubernur. Proses itu bisa menggunakan waktu paling lama enam bulan setelah keluar SK pemberhentian kepala daerah. (Pikiran Rakyat)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food