Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Proyek Pembangunan Belum Bisa Dilakuakan Akhirnya Pemkot Bekasi Minta Fatwa Pengadilan

Kota Bekasi - Glest Radio – Proyek pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi, Jawa Barat hingga kini belum juga berjalan. Pasalnya, rencana kegiatan anggaran (RKA) di Dinas Bina Marga dan Tata Air (Bimarta) Kota Bekasi belum ditandatangani kepala dinasnya.

Karenanya Pemkot Bekasi akan meminta fatwa hukum dari Pengadilan Negeri (PN) Bekasi terkait permasalahan tersebut.
Fatwa dari PN Bekasi ini sangat penting agar proyek pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi dapat berjalan sesuai tahun anggaran.
Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan, 2011 ini Kota Bekasi mengalami permasalahan dimana Agus Sofyan selaku Kepala Dinas Bimarta terdahulu enggan menandatangi RKA untuk 438 kegiatan di instansi tersebut.
Imbasnya hingga pertengahan 2011 belum ada satu pun kegiatan senilai Rp136 miliar di Dinas Bimarta dapat dilaksanakan seperti, perbaikan jalan rusak, perbaikan saluran drainase dan pembangunan infrstruktur lainnya.
Rahmat menerangkan, agar pembangunan infrastruktur di Dinas Bimarta dapat selesai pada akhir tahun anggaran 2011 ini, pihaknya telah mengirimkan surat kepada, Pemrpov Jawa Barat, Kejari Bekasi, BPK Provinsi Jawa Barat, BPKP, Kemendagri hingga KPK terkait permasalahan ini. Pengiriman surat ini ditujukan agar mendapatkan legal opinion dari instansi-instansi tersebut.
“Tujuan akhir pengiriman surat ini kami memerlukan fatwa dari PN Bekasi terkait permasalahan yang kami hadapi,” ujarnya.
Menurutnya, fatwa dari PN Bekasi ini sangat penting agar permasalahan RKA dapat selesai yang berujung kepada perbaikan infrastuktur di Kota Bekasi. Pasalnya, hingga saat ini Pemkot Bekasi belum berani melaksanakan kegiatan-kegiatan perbaikan infrastruktur karena belum ditandatanganinya RKA tersebut.
Sambil menunggu fatwa dari PN Bekasi, Rahmat Effendi menuturkan, proses tender di Dinas Bimarta telah berjalan hal ini sengaja dilakukan agar saat fatwa PN Bekasi keluar, pembangunan pun dapat langsung dilaksanakan.(Dieni/b/poskota)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food