Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Pro-kontra Pengurangan PNS di Pemkot Bekasi

Kota Bekasi - Glest Radio – Rencana Pemkot Bekasi merasionalisasi pegawai mendapat tanggapan DPRD Kota Bekasi. Jumlah pegawai yang sudah overload membawa beban antara pengeluaran APBD Kota Bekasi dan rasa kemanusiaan yang berdampak naiknya jumlah pengangguran.

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi dari PDIP Tumai menolak pengurangan pegawai tersebut dengan alasan kemanusiaan. “Kalau dikeluarkan, pastinya dia tidak punya pekerjaan lagi dan ini menambah jumlah pengangguran yang saat ini sudah menumpuk di Kota Bekasi,” katanya.
Selain itu, akan membuat perekonomian yang bersangkutan menjadi tidak menentu. “Walaupun honor pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) masih belum memenuhi kebutuhan hidupnya, paling tidak masih ada pegangan setiap bulannya secara rutin,” kata Tumai.
Namun Wakil DPRD Kota Bekasi lainnya dari PKS Sutriono setuju dengan rencana Pemkot Bekasi tersebut. “Selama ini banyak pegawai khususnya TKK yang tidak punya meja atau ruangan sehingga kerjanya tidak pasti. Mestinya ada jaminan kepastian bagi pekerja TKK ini sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBD tidak sia-sia dan ada manfaatnya,” katanya.
Ia sudah minta data ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk kepastian pekerjaan karyawan yang berstatus TKK ini. “Paling tidak bisa dimaksimalkan fungsinya. Mungkin di bagian lain lebih membutuhkan sehingga harus dipindah, dan jika sudah overload ya memang sebaiknya dikurangi,” paparnya.
Plt. Walikota Bekasi Rahmat Effendi sebelumnya mengatakan, saat ini jumlah pegawai yang berstatus PNS dan tenaga kerja kontrak (TKK) di Pemkot Bekasi mencapai 18 ribu orang. “Sekitar lima ribu orang diantaranya merupakan TKK yang baru bekerja pada 2008,” katanya.
Belasan ribu pegawai PNS dan TKK ini tersebar di 42 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan 56 kelurahan di Kota Bekasi. “Sebanyak 18 ribu PNS dan TKK di Kota Bekasi ini overload, dan membebani APBD Kota Bekasi” ungkapnya.
Rahmat Effendi menjelaskan, beban biaya belanja pegawai di APBD Kota Bekasi mencapai 55 persen dari total APBD Kota Bekasi senilai Rp1,9 triliun. Untuk gaji 5.000 TKK saja setiap tahun diperlukan biaya sebekitar Rp50 miliar.
Ia mengaku, saat ini pihaknya dalam tahapan melakukan rasionalisasi dengan cara melakukan penilaian kinerja ribuan TKK. Menurutnya, rasionalisasi TKK tidak lah semudah membalikkan telapak tangan karena pastinya memiliki resiko politik yang tinggi. (Dieni/b/poskota)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food