Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Lindon: Enam Sertifikat Aset Kota Bekasi Masih Dalam Proses

BEKASI SELATAN – Dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010 lalu, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi.
Seperti dalam surat hasil pemeriksaan BPK nomor 15.B/S-HP/XVIII.BDG/07/2011, disebutkan aset tetap tanah sekitar 8000 hektare senilai Rp749,38 miliar tidak didukung bukti kepemilikan, dan terdapat enam sertifikat tanah senilai Rp8,56 miliar tak diketahui keberadaannya.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset, badan pengelolaan keuangan aset daerah (BPKAD) Kota Bekasi Lindon Tampubolon kepada Radar Bekasi menjelaskan, seluruh aset milik Pemkot Bekasi itu ada dan tidak hilang sebagaimana yang disebutkan oleh BPK.
Dikatakan Lindon, keenam sertifikat tanah dengan nilai Rp8,56 miliar tersebut seluruhnya ada, namun sayangnya BPKAD hanya memiliki foto copy sertifikat, sementara sertifikat yanga aslinya sedang dalam proses pengurusan.
“Dari enam sertifikat ini, hanya satu yang ada sertifikat aslinya, sementara yang lima hanya fotocopy saja. Dan saat ini kami sedang koordinasi dengan pihak BPN untuk membuat sertifikat yang aslinya, dan tidak ada masalah terkait ke enam sertifikat tersebut,”ungkap Lindon sambil menunjukkan fotocopy ke enam sertifikat tanah tersebut .
Sementara aset tanah seluas 8.435.268.89 M2, atau sekitar 8000 hektare senilai Rp749,38 miliar tersebut, lanjut Lindon, yakni meliputi ruas jalan, gedung SD, gedung puskesmas dan bangunan kantor.
“Kalau untuk jalan dan gedung-gedung tersebut memang belum memiliki sertifikat, maka dari itu kami juga akan melakukan kontrak MoU dengan BPN untuk membuat sertifikat tanah yang menjadi aset pemkot bekasi,”paparnya, sembari mengatakan aset yang dimiliki Pemkot Bekasi berupa tanah, bangunan dan kendaran bergerak.
Diungkapkan Lindon, jalan yang harus mendapatkan sertifikat tersebut yakni sebanyak 2192 ruas jalan yang tersebar di kecamatan maupun di kelurahan, sementara untuk sertifikat lahan yang ditempati gedung jumlahnya mencapai ratusan.
Untuk mensertifikati tanah tersebut, lanjut Lindon, pihaknya tahun ini hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp75 juta dari APBD 2011, sementara bila ingin mensertifikasi seluruh bidang tanah tersebut, perkiraan Lindon mampu menghabiskan anggaran sekitar Rp20 miliar lebih.
“Kita melihat sekala prioritas, mana yang lebihh diutamakan. Dana sebesar itu menurut saya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih urgent,” tuturnya sembari menambahkan, pihaknya saat ini sedang akan mensertifikasi tanah fasos fasum yang ada di perumahan. Pasalnya menurut Lindon, tanah-tanah di perumahan terkadang rawan disalahgunakan.
Menurut Lindon, temuan BPK itu memang benar adanya, namun seluruh aset milik Pemkot Bekasi tersebut khususnya bidang tanah itu ada dan tidak hilang. Hanya saja tidak memiliki sertifikat.
”Siapa yang akan mengambil jalan. Kalau jalan tidak akan hilang, begitu juga dengan fisik bangunan, karena wujudnya selalu kita pantau. Maka dari itu kedepan kita berencana akan mensertifikasi seluruhnya, tetapi tetap kita masih melihat skala prioritas, tanah mana yang harus mendapatkan sertifikat dulu,” paparnya.
Sedangkan temuan oleh BPK terhadap 24 unit mobil dinas senilai Rp2,47 miliar pada organisasi perangkat dinas yang dikuasai pihak tak berhak, kata Lindon status kendaraan tersebut saat ini hak pinjam pakai. ”Tidak mungkin kalau kendaraan tersebut menjadi hak milik, karena surat BPKB-nya saja ada dengan kami,” tegasnya.(mif/radar)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food