Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Keterangan Saksi Ahli Memberatkan Mochtar

Bandung - Glest Radio – Keterangan dua saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pakar Hukum Pidana Bidang Keuangan Negara dalam sidang Tipikor, kemarin memberatkan terdakwa Wali Kota Nonaktif Mochtar Mohamad. Keduanya menilai terdakwa melakukan kegiatan audiensi dengan tokoh masyarakat fiktif, tapi menggunakan anggaran APBD sehingga negara dirugikan Rp660 juta akibat perbuatan terdakwa.

Saksi ahli dari BPKP, Arman Syahri di hadapan majelis hakim menyatakan, hasil audit BPKP menyebutkan beberapa kali audensi antara terdakwa dan  tokoh-tokoh masyarakat yang dilaporkan tertulis telah dilaksanakan, ternyata fiktif. Sehingga negara dirugikan sebesar Rp 660 juta.
”Hal ini diketahui setelah kami menelaah memo-memo tertulis yang diperoleh dari saksi-saksi pegawai Pemkot Bekasi. Memo itu harus dibayarkan kepada terdakwa. Keterangan banyak saksi menyebutkan itu perintahnya. Kami melakukan audit dengan prosedur yang berlaku menguji dengan bukti-bukti dan saksi yang sudah dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ditegaskan Arman ini, memo-memo tersebut menunjukkan ada bukti penyetoran kepada terdakwa. Dalam kasus ini, uang yang dibayarkan tidak sesuai dengan banyaknya kegiatan. Sehingga kata dia, terjadi selisih pengeluaran dan itu disebutkan sebagai indikasi kerugian. ”Jadi hasil analisis dan kesimpulan BPKP menyebutkan adanya kerugian negara,” bebernya.
Kesaksian ahli ini langsung dibantah terdakwa saat dikonfrontir oleh majelis hakim. Mochtar Mohamad (M2) menilai hasil audit BPKP itu dinilai tidak tepat karena mengesampingkan dokumen-dokumen lainnya dan merugikan dirinya.  ”Kegiatan saya dinyatakan tidak pernah dilaksanakan, namun dana anggarannya tetap saya pakai. Ini sangat tidak adil,” ujarnya dengan nada emosi.
Dia meminta dokumen berupa tayangan visual dan dokumentasi foto-foto kegiatan wali kota dengan masyarakat serta klipingan media turut dipertimbangkan.
Bantahan juga dilayangkan kuasa hukum terdakwa, Sirra Prayuna yang langsung meminta majelis hakim untuk mengganti saksi dengan saksi ahli yang lain. Namun permintaan itu tidak digubris hakim dan hakim menganjurkan agar keberatan terhadap saksi ahli bisa dimasukan dalam nota keberatan nanti. ”Di nota keberatan aja nanti,” ujar Hakim Ketua Azharyadi.
Sirra mempertanyakan hasil audit BPKP sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Karena kata dia, audit yang dilakukan Badan Pengawas BPKP DKI Jakarta ini apakah sudah berdasarkan UU. ”Saya tidak melihat bahwa ahli dari BPKP ini tertera dalam surat audit atas kegiatan Audensi tersebut, ini sangat aneh sekali,” katanya.
Di bagian lain, saksi ahli pakar hukum pidana keuangan negara Siswo Sujanto mengatakan kegiatan yang dilakukan terdakwa belum disetujui dalam Rencana Anggaran Kerja (RAK).
Sidang lanjutan akan digelar pada Kamis (10/8) ini dengan agenda saksi ahli dari pihak terdakwa. Direncanakan, Prof Dr Yusril Izha Mahendra dan saksi hadir sebagai saksi dari terdakwa. Mochtar didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada 3 kasus berbeda. Yakni sebagai terdakwa kasus dana makan dan minum kegiatan audensi dengan tokoh masyarakat.
Kasus lainnya, sebagai terdakwa suap gratifikasi terhadap BPK sebesar Rp200 juta tahun 2009 untuk mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dana pengelolaan keuangan daerah. Kasus lainnya sebagai terdakwa suap sebesar Rp500 juta terhadap panitia Piala Adipura. Terdakwa dijerat pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Gaduh, Hakim Semprot Pendukung Mochtar
Ulah pengunjung sidang korupsi Wali Kota Bekasi (nonaktif) Mochtar Muhamad yang kerap gaduh akhirnya membuat Ketua Majelis Hakim Azharyadi kesal bukan kepalang. Hakim terpaksa menegur dengan mengancam akan mengeluarkan semua pengunjung asal Bekasi tersebut bila tidak mau diam. Mereka diperintahkan untuk tertib dan diminta menghormati pengadilan.
“Saya bisa perintahkan kalian semua untuk keluar dari ruang sidang. Sejak awal kalian selalu gaduh, ini bulan puasa tolong hormati majelis hakim demi terciptanya sidang yang kondusip,” tegasnya dengan nada kesal. Peserta sidang yang bikin gaduh, kata Azharyadi, justru bisa merugikan terdakwa.
Kena semprot hakim, semua pendukung terdakwa yang bertampang sangar pun langsung terdiam. Bahkan semua pengunjung bertopi pun langsung membuka topinya ketika dapat perintah dilepas dari hakim.
Pendukung Mochtar mulai dari kaum hawa hingga Satgas PDI Perjuangan langsung duduk dibawah dan tidak lagi membuat gundah ataupun berdiri sambil menyoraki ahli yang sedang bersaksi.  (dul/Radar)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food