Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Kadis Bimarta Kota Bekasi Diminta Mundur Karena dianggap Tidak Mampu

Kota Bekasi - Glest Radio - Pemkot Bekasi dinilai sudah tidak menghargai dewan sebagai mitra kerja dan lembaga yang memiliki kekuatan legislasi. Hal itu terbukti dengan tidak adanya usaha koordinasi dan konsultasi pihak eksekutif terhadap persoalan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi, yang masih belum ditandatangani.
Bukan itu saja, sebagai bagian dari Komisi A yang memiliki kewenangan terhadap persoalan kinerja pemerintah, meskipun pihak Pemkot sudah berani mengambil kebijakan menyelenggarakan pendaftaran lelang sebagai tahapan realisasi anggaran dan pembangunan, pihaknya menilai Pemkot sangat lambat dalam memecahkan persoalan RKA.
Hal itu dikatakan anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi Haeri Parani, sambil mengatakan, pihaknya meminta kepada Kepala Dinas Disbimarta agar siap mengundurkan diri, kalau kemudian tidak mampu menyelesaikan persoalan RKA. “Kalau sudah tidak mampu menyelesaikan persoalan RKA, lebih baik saudara Momon Sulaeman mundur saja dari Kepala Disbimarta,” tegasnya kepadaRadar Bekasi.
“Kenapa kalau kemudian saat ini Pemkot Berani buka pendaftaran lelang padahal kabarnya RKA belum tertandatangani. Dan kenapa kemarin masih berkutat kepada siapa yang harus menandatangani. Ini adalah bukti ketidakmampuan dan pemahaman seorang Kepala Dinas.
Apalagi kami sebagai mitra seolah-olah diabaikan. Seharusnya pihak eksekutif bisa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan dewan sebagai lembaga dalam mencari sebuah solusi dan aturan hukum terhadap pemecahan persoalan yang dihadapi,” ujar politisi asal Demokrat ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Binamarga dan Tata Air Momon Sulaeman menilai tidak ada alasan bagi dewan untuk meminta dirinya mengundurkan diri. Menurutnya, RKA bukan menjadi sebuah persoalan yang harus diselesaikan dirinya. Lebih dari itu, lanjut dia, RKA adalah kewajiban dari kepala dinas lama, yakni Agus Sofyan yang dianggap telah lalai terhadap pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan.
“Kenapa dengan persoalan RKA saya yang akhirnya disalahkan dan dianggap tidak mampu. Justru dengan keputusan yang saya ambil saat ini dengan membuka lelang adalah salah satu langkah yang baik. Agar pembangunan bisa berjalan, melihat persoalan waktu yang semakin sempit,” ucap Kadis yang akrab dsapa Momon ini.
Bukan itu saja, lanjutnya, sebagai upaya pemecahan RKA, pihaknya juga sudah melakukan legal opinion ke BPKP, BPK dan Kejaksaan, serta akan meminta penetapan dari pengadilan agar RKA bisa ditetapkan, meskipun tidak ditandatangani Agus Sofyan.
“Kami sudah berkoordinasi, yaitu Kabag Hukum Pemkot terkait laporan pengadilan dalam memeacahkan persoalan RKA. Karena meskipun Agus Sofyan tidak tandatangan, Bapeda, Ekbang dan Keuangan sebagai asistensi sudah tandatangan. Bahkan, dalam draf RKA itu sudah diparaf oleh Kabid dan Sekretaris Dinas Bina Marga sebelumnya. Dan kami harap pengadilan bisa menetapkan RKA tanpa harus ditandatangani Agus Sofyan. Jadi jangan dibilang saya tidak mampu menyelesaikan persoalan dinas,” bantahnya.
Seperti diketahui, persoalan belum ditandatanganinya RKA mencuat seolah menjadi persoalan besar. Bahkan, beberapa staf yang dipimpin Kabid Bina Marga, Bagas sempat melakukan unjuk rasa di rumah pribadi Agus Sofyan dengan membawa spanduk tandatangan agar Agus Sofyan segera tandatangan RKA.
Tidak itu saja, melalui Asda I dan II, serta Kadis Bina Marga yang baru Momon Sulaiman sempat melakukan pertemuan di ruang rapat Plt Walkot dengan agenda meminta Agus Sofyan segera menandatangani RKA. (rif/radarbekasi)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food