Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Guru TKK Kota Bekasi Tuntut Jadi PNS

BEKASI-Semangat ratusan guru yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi guna mendapatkan status PNS terus diperjuangkan. Walau puasa, mereka tetap berunjukrasa di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di Jalan Ahmad Yani No 1 Bekasi . Dalam aksinya puluhan pahlawan tanpa tanda jasa ini terus meminta agar segera diangkat menjadi PNS 2011. 

Koordinator unjuk rasa Muhlis Setiabudi mengatakan demonstran meminta bertemu dengan Plt Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Guna bernegosiasi terkait pengangkatan PNS. Pasalnya, seluruh guru sudah bosan diberikan janji-janji palsu akan diangkat menjadi PNS. ”1.945 pegawai honorer di Kota Bekasi tidak jelas nasibnya. Apakah diangkat jadi PNS atau tidak,” terangnya.

Karena itu, Muhlis meminta Pemkot Bekasi memberikan penjelasan kepada seluruh guru terkait peluang mereka menjadi PNS. Pasalnya, kesetiaan nyaris dua ribu guru dalam mendidik siswa warga Kota Bekasi telah dilakukan selama puluhan tahun tapi hak yang mereka dapatkan tidak sepadan. Kini bahkan ada diskriminasi antara guru honorer yang mengajar sejak 2000-an dengan guru yang baru masuk pada 2006 lalu.

”Karena, banyak pegawai TKK yang baru masuk pada 2006 sudah diangkat menjadi PNS. Tetapi, guru yang bekerja sejak puluhan tahun tidak jelas nasibnya,” ungkapnya juga. Selain itu, dia juga meminta surat edaran BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi kepada kepala sekolah segera dicabut. Pasalnya, kebijakan tersebut banyak merugikan guru honorer.

”Surat edaran itu bisa diartikan menutup kesempatan para guru honorer ini diangkat menjadi PNS,” ujarnya. Dalam surat edaran itu diakui Muhlis juga, guru honorer tidak dibiayai APBD atau APBN. Bahkan, Muhlis menduga ada unsur permainan dalam pengangkatan guru honorer menjadi PNS yang telah dilakukan Pemkot Bekasi.

Sayangnya, para pendemo tidak bisa bertemu dengan Plt Walikota Bekasi. Kepala BKD Kota Bekasi Kamaludin Jaini mengatakan, keputusan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS itu bukan dari Pemkot Bekasi, melainkan dari pemerintah pusat. Tapi memang membutuhkan persyaratan yang sudah ditetapkan. ”Verifikasi itu dari pusat bukan pemerintah daerah,” tandasnya. (dny/JPNN)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food