Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Pepen Tuding, DPRD Jilat Ludah Sendiri

KOTA BEKASI - Glest Radio –Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menganggap semua proses mutasi rotasi di lingkungan Pemkot Bekasi sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan. Bahkan, kata dia, bila DPRD Kota Bekasi memaksa melakukan interpelasi sama saja dengan menjilat ludah sendiri.

Hal tersebut diungkapkan saat melakukan diskusi yang diselenggarakan Badan Kekeluargaan Masyarakat Kota Bekasi (BKMKB), bersama Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Aryanto Hendrata, Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Jawa Barat Sholihin, kepala Baperjakat Momon Sulaiman dan beberapa tokoh masyarakat Kota Bekasi.
Dikatakan pria yang akrab disapa Pepen, kala itu DPRD mendesak agar dilakukan rotasi mutasi karena untuk melaksanakan penerapan Perda tentang struktur organisasi tata kerja (SOTK).
Ketiga Perda itu adalah Perda No 4 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Perda No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda No 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Perda No 6 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah.
“Rotasi itu memang kebutuhan organisasi, karena saat itu banyak posisi jabatan yang kosong. Rotasi itu banyak karena perubahannya juga banyak di lingkungan Pemkot Bekasi.
Lagipula sebelum saya melakukan rotasi mutasi telah melakukan diskusi dengan gubernur, dan beliau menyetujui. Urusan rotasi itu merupakan hak prerogatif eksekutif, mengapa harus ada interpelasi?” terangnya percaya diri.
Saat ditanya perihal kesiapan Rahmat Effendi dalam paripurna pengesahan interpelasi, Pepen sapaan akrab pria ini mengatakan, tidak ada sesuatu yang disiapkan.
Sedang terkait kehadiran dalam rapat paripurna, Pepen menjawab bahwa ia tidak harus hadir, dengan alasan paripurna interplasi merupakan mekanisme internal dewan.
“Langkah apa yang harus saya siapakan. Tidak ada langkah saya siapakan, sebab sudah jelas tidak ada pelanggaran yang saya lakukan. Kecuali kalau adan PNS yang PTUN kan saya, baru mutasi ini bermasalah.
Berarti semuanya tidak ada masalah. Soal kehadiran dalam paripurna interpelasi inikan internal DPRD. Jadi saya tidak harus ada besok,” tuturnya.
Bahkan Pepen, mengaku tidak gentar terhadap wacana interpelasi mutasi yang akan diparipurnakan DPRD Kota Bekasi Rabu (hari ini, red).   “Sebelum interpelasi digalang para inisiator.
Saya sudah melayangkan surat ke DPRD. Yang intinya saya akan menjelaskan perkara mutasi pada tanggal 16 Juni. Memang kami sempat akui kami sempat tidak menghadiri undangan dari komisi A. Namun kami segera kirimkan surat untuk penangguhan pada tanggal 16 Juni. Artinya kami siap untuk menjelaskan,” katanya.
Sementara Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Jawa Barat Sholihin dalam diskusi tersebut tidak banyak memberikan penjelasan.
Sholihin hanya mengatakan, semua tahapan proses rotasi mutasi secara normatif telah ditempuh, dan penempatan jabatannya pun sudah benar sesuai dengan pangkat dan jabatan.
Sedangkan sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Aryanto Hendrata mengaku hingga saat ini belum menandatangani dukungan atas hak interpelasi yang diusung anggota DPRD Kota Bekasi.
Pasalnya, politisi asal PKS ini mengaku masih bertanya-tanya tentang interpelasi tersebut. ”Hak interpelasi adalah hak yang sudah diatur oleh Undang-undang, jadi hak interpelasi harus dihormati oleh semua pihak,”singkatnya.
Disaat Aryanto tengah menyampaikan argumentasinya, salah satu wartawan media nasional langsung memotong pernyataan Aryanto.
”Bang langsung to the point saja lah, jangan berbelit-belit. Kemaren Anda SMS ke wartawan akan mendukung interpelasi, tapi sekarang kok jadi seperti ini.
Bulshit semua ini,” terangnya dengan nada kesal sembari meninggalkan ruangan diskusi. Sementara itu tidak satupun kata keluar dari mulut Aryanto, hanya mimik wajahnya saja yang terlihat memerah atas sikap plin-plan kader PKS ini.
Bahkan, di kalangan wartawan, tindak-tanduk politisi dari PKS ini dikenal licin dan kerap menjadi mediator oknum pengusaha. Hal itu, sempat ditegaskan salah seorang wartawan media lokal.
“Saya tahu persis dengan Aryanto. Bahkan, saya pun sempat dilobi untuk menghentikan pemberitaan terkait pembangunan yang menyalahi perizinan beberapa waktu lalu,” bebernya sembari mengatakan memiliki rekaman hasil pertemuan itu di salah satu tempat karaoke keluarga. (mif)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food