Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Jatah 774 Kursi Siswa Buat Dewan di Kota Bekasi Dinilai Ilegal

Kota Bekasi - Glest Radio: Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Jawa Barat mempertanyakan jatah 774 kursi calon siswa SMP/SMA dalam penerimaan siswa baru 2011/2012 yang dimiliki anggota legislatif setempat. Karena itu menyalahi aturan pendidikan.

"Yang saya tahu, baru di Kota Bekasi anggota dewan memiliki jatah untuk memasukan calon siswa ke sekolah melalui jalur bina lingkungan," kata Wakil Ketua BMPS Jawa Barat, Mamat Chosowie, di diskusi bertajuk "Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2011 Kota Bekasi" di Islamic Center, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/7).

Menurut dia, aturan tersebut tidak pernah tertuang dalam petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sehingga diduga kegiatan itu ilegal dan melanggar hukum.

"Dari sisi aturan, hal itu tidak pernah ada. Kalau pun ada kebijakan bina lingkungan, hal itu untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di sekitar sekolah. Itu pun tidak ada keterlibatan dewan," ujarnya.

Pihaknya menyayangkan adanya desakan penambahan jumlah rombongan belajar di beberapa sekolah oleh kalangan dewan akibat permintaan jalur bina lingkungan meningkat.

Sesuai petunjuk pelaksanaan Dinas Pendidikan setempat, setiap kelas memiliki batas maksimum rombongan belajar sebanyak 42 orang untuk SMA dan 46 orang SMP. Akibat terjadi lonjakan, Disdik terpaksa menambahnya menjadi 48 siswa per kelas.

"Hal itu jelas merugikan kami sebagai pengelola sekolah swasta. Sebab, yang mereka masukan itu adalah jatah milik sekolah-sekolah swasta," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Encu Hermana, membenarkan adanya jatah milik kalangan anggota dewan sebanyak 19 siswa per sekolah. "Kalau ditotal jumlahnya 774 siswa. Namun, laporan yang kami terima jumlahnya melonjak menjadi sekitar 1.500 siswa," katanya.

Menurut Encu, situasi itu telah mendorong pimpinan DPRD Kota Bekasi mengeluarkan rekomendasi agar 1.500 siswa tersebut diterima. Namun, ia menolak hal tersebut dengan alasan melanggar ketentuan. Ia tidak berkomentar terkait legalitas jatah memasukan siswa ke sekolah negeri yang dimiliki kalangan dewan. (Ant/DOR/Metrotv)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food