Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Jabat Kepala Dinas, Pangkat Koeswara Dipertanyakan

Kota Bekasi - Glest Radio - Mutasi dan rotasi besar-besaran yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih dipertanyakan banyak pihak. Kali ini protes itu datang dari PNS itu sendiri yang mempertanyakan kepangkatan yang diduga tidak sesuai dengan jabatan.

Sebelumnya, ada pejabat yang harus turun golongan karena dimutasi pada jabatan yang lebih rendah. Misalnya, mantan Camat Bantargebang Yayan Yuliana yang turun eselon dari III A ke III B, yakni menjadi Kabag di Satpol PP.
Bahkan, Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi, juga disinyalir melanggar PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural. Seperti mutasi  jabatan di tingkat eselon II B, di mana calon kepala dinas minimal golongan IV/b atau eselon II B.
Salah satu contoh, Koeswara yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Perencanaan di Disbimarta masih golongan IV/a atau eselon III A. Namun, dipromosi menjadi Kepala Dinas Tata Kota.
Tidak itu saja, kekecewaan juga muncul pada mutasi eselon IV. Menurut Kasi Trantib Kelurahan Jatiwarna H. Atila Irawan, ada banyak pelanggaran dalam mutasi yang dilakukan Pepen. Misalnya, kata Atila, Lurah Jatirahayu Roni, Lurah Jatirangga Namar Naris, dan Lurah Jatirasa Teti Handayani yang golongannya masih III B atau eselon IV/b. Padahal semestinya, pangkat lurah itu minimal eselon IV/c atau golongan III C sesuai PP No 13 Tahun 2002.
“Rahmad Effendi telah menaikkan promosi jabatan pada orang yang tidak kompeten,” kesal pria yang mengaku suami dari kepala Tata Usaha Dirjen OTDA.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Kamaludin Djaini mengungkapkan, untuk jabatan lurah eselon IV/a. Namun, kata dia, diperbolehkan kalau golongan masih di bawah III C, yakni III B, sedangkan untuk kepala dinas golongan minimal golongan IV/c boleh di bawah atau IV/b. “Dalam golongan boleh turun satu tingkat minimalnya untuk tiap jabatan eselon,” katanya singkat saat di konfirmasi melalui telepon.
Namun, penjelasan Kepala BKD bertolak belakang dengan PP No 13 Tahun 2002  tentang pengangkatan jabatan structural. Yang menyebutkan untuk jabatan lurah terendah golongan III/c dan jabatan kepala dinas golongan terendah IV/b. (van)

1 komentar:

Engkus mengatakan...

Coba lihat deh
kalau koswara sih betul melanggar tapi kalau lurah kayanya enggak tuh....

lihat kembali
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food