Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Disdik Kota Bekasi Melanggar Aturannya Sendiri, Sekolah Swasta Menjerit

Kota Bekasi - Glest Radio -Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Kota Bekasi melebihi kuota yang sudah ditentukan. Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) menduga kuat telah terjadi transaksi jual beli kursi oleh oknum Dinas Pendidikan dan kepala sekolah tertentu dengan para orangtua siswa yang ngotot ingin anaknya masuk sekolah negeri.

’’Sangat jelas terjadi penyimpangan jual beli kursi,’’ tutur Wakil Ketua BMPS Supardi usai acara dialog BMPS dengan Dinas Pendidikan di Islamic Center, Kota Bekasi, kemarin.
Dia menuturkan, indikasi adanya jual beli kursi itu, terlihat dari jumlah siswa yang masuk baik dari jalur online, bina lingkungan, maupun siswa berprestasi dari kalangan keluarga tidak mampu, melebihi kuota yang sudah ditentukan dalam juklak juknis PPDB Online.
Dari jalur PPDB online, sambung Supardi, seharusnya hanya 75 persen dari daya tampung yang ditentukan, SMP Negeri sebanyak 14.030 siswa dan 5.250 untuk SMA Negeri. “Nyatanya, jumlah siswa yang diterima di masing-masing sekolah, lebih banyak dari kuota yang sudah ditentukan,” koar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bekasi.
Supardi mencontohkan, SMA Negeri I Bekasi, kuota semestinya 242 siswa tetapi yang diterima 278 siswa. Di SMP Negeri 4, kuota siswa baru 9 rombongan belajar (rombel) dengan estimasi satu rombel 42 siswa, kenyataannya mencapai rombel membengkak hingga 11 rombel.
Dugaan transaksi jual beli kursi di jalur bina lingkungan (biling) , lanjut Supardi, terindikasi dari membengkaknya kuota jalur tersebut. Buktinya, biling untuk SMP Negeri yang dijatah 3.508 siswa, melonjak hingga 7.489 siswa. Di SMA Negeri, kuota sebanyak 1.313 siswa, yang diterima mencapai 2.778 siswa.
Reaksi keras lainnya ditunjukkan Sekretaris BMPS Kota Bekasi Sukito. Dia mengatakan pihaknya berencana mengambil langkah hukum atas dugaan pelanggaran jual beli kursi di sekolah negeri. “Kami akan mengadu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung. Bukti-bukti pelanggarannya sangat kuat,” katanya.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi Haris Budiono menambahkan, sistem PPDB online dari awal sudah cacat hukum. Dia menuding Dinas Pendidikan melanggar juklak juknis yang mereka buat sendiri. ’’Dinas Pendidikan tidak mau mematuhi aturan yang sudah mereka buat,’’ kritiknya.
Sekedar diketahui, aturan yang sudah dibuat terkait jumlah siswa tiap kelas untuk SMPN maksimal 40 siswa per kelas, SMAN 42 siswa. Pada praktiknya, SMPN menerima 48 siswa per kelas dan SMAN menampung 44 siswa per kelas.
Sementara, koordinator sekolah siwasta wilayah Bekasi Utara dan Medansatria Pramono, mengakui sekolah swasta terkena dampak penyimpangan penerimaan siswa di sekolah negeri yang nyaris mematikan pihak swasta. “Ironisnya, penerimaan di sekolah negeri itu tidak ditutup saat swasta membuka pendaftaran,” jelasnya.
Di sekolah yang dikelolanya, misalnya, SMP Taman Harapan I, jumlah siswa yang masuk tahun ini hanya tiga rombel (satu rombel 20 siswa), turun dari tahun lalu tujuh rombel. Adapun SMA Taman Harapan, tahun ini hanya menerima 12 siswa dari tahun sebelumnya dua kelas siswa yang masuk.
Menanggapi protes keras kalangan swasta itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Encu Hermana mengatakan sulit mengatasi minat masyarakat memasukkan putra-putrinya ke sekolah negeri. “Ini karena ada program sekolah gratis. Mendorong para orangtua memasukkan anaknya ke sekolah negeri,” tandasnya ringan.
BMPS: Dewan Bermain PPDB Online
Terpisah, Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Omid Sunarya, kepada Radar Bekasi mengungkapkan, bahwa seluruh anggota DPRD Kota Bekasi bermain dalam penambahan rombel Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kuota Bina Lingkungan (Biling) 2011.
’’Semuanya. Bendera merah, kuning, putih, biru, terus bendera apa tuh, benderanya ketua Komisi D juga ada,” tegasnya mengganti nama-nama para anggota DPRD dengan istilah bendera warna partai masing-masing. ’’Paling banyak pokoknya semuanya, saya tidak bisa menyebutkan, nanti saja,” tambahnya.
Omid menuding, penambahan kuota biling yang sudah menyalahi aturan dan ketentuan yang disepakati dalam juknis dan juklak PPDB itu sebagai alat bargaining dengan Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. ’’Iya apalagi kalau bukan untuk bargaining. Itu semuanya sudah dipolitisir,” sambungnya lagi.
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan melapor tindakan Dinas Pendidikan dan DPRD ke Indonesia Corruption Watch (ICW) karena menurut Omid pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penambahan rombel yang mengakibatkan banyak sekolah swasta nyaris tutup.
’’Mau diapain lagi, masa anak sudah duduk manis di kelas mau diusir lagi suruh keluar. Lagi pula ini semua kemauan anak dan orangtua, hanya saja yang diperlukan ketegasan dewan (DPRD.red) dan dinas pendidikan untuk mengontrol itu,” paparnya panjang lebar.
Di sisi lain,  lanjut pria yang juga menjabat pengurus Yayasan Al-Azhar itu, memperkirakan penambahan rombel akan akan menelan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp3,5 miliar setiap tahunnya untuk membiayai jumlah siswa di sekolah negeri  Bekasi. “Kami akan menyerahkan persoalannya selanjutnya pada pihak ketiga ICW, kami hanya akan memantau biar pihak ketiga itu yang menyelidiki semuanya,” tukasnya.
Disebut-sebut warna bendera partai, salah satu Anggota Komisi D DPRD Sardi Effendi, justru melempar kesalahan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. ’’Kalau dipaksa, kenapa Disdik mau, bukankah sudah mengantongi juknis dan juklak, dasar-dasar hukumnya, kenapa mau ditekan dan dipaksa,” jelasnya.
Menurut Sardi, kunci kesalahan terletak pada Dinas Pendidikan karena, tidak tegas dalam menjalankan juknis dan juklak PPDB. ”Saya rasa dewan kalaupun disodorkan juknis dan juklak , dewan juga tidak akan memaksa. Dan kalau ada yang memaksa tidak perlu digubris, jalan saja, kenapa harus dituruti tekanan dan desakan itu?,” tanyanya.
Politikus asal PKS ini juga mengakui kecewa dengan kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan yang baru, karena dinilai tidak mampu tegas menjalankan ketentuan. “Padahal logikanya, kepemimpinan baru ini mayoritas belum berpengalaman dalam PPDB  online maupun kuota biling, sehingga hanya mengacu pada peraturan PPDB yang sudah dibuat,  dengan begitu seharusnya bisa konsisten dan tegas mengawal juklak dan juknis,” tandasnya.(rif/une/radar)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food