Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Semua Elemen Sesalkan Mutasi yang di Lakukan Plt Walikota Bekasi

GlestRadio.com - Kota Bekasi – Tidak hanya kalangan dewan dan LSM, kalangan akademisi dan pengamat juga menyayangkan mutasi yang dilakukan Plt Walkot Bekasi Rahmat Effendi. Hal ini diungkapkan pengamat politik pemerintahan Kota Bekasi Yayan Rudianto. Kepada Radar Bekasi pria yang akrab disapa Yayan ini mengatakan, apa yang dilakukan Plt Walikota Bekasi Rahmat Effendi terlalu berlebihan.

Padahal, kata Yayan, seorang Plt hanya dapat melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan saja, tidak perlu harus merombak seluruh jabatan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.
“Kalau menurut saya ini terlalu berlebihan, kan sudah ada aturannya kalau Plt hanya dapat menggantikan jabatan yang kosong saja, tidak perlu harus merombak semuanya,” ungkapnya kepada Radar Bekasi, kemarin.
Dosen Fisip Unisma Bekasi ini juga menilai, selain berlebihan langkah yang diambil Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga terkesan tebang pilih. Hal ini, kata dia, dibuktikan dengan ditempatkannya orang yang mempunyai kedekatan pribadi pada jabatan yang strategis.
Dengan adanya mutasi yang dilakukan atas unsur Nepotisme yang sangat kuat ini. Yayan khawatir, roda pemerintahan di Kota Bekasi tidak berjalan baik, dan tidak kondusif.
Apalagi banyak jabatan teknis diisi oleh pejabat yang tidak mempunyai basic atau kompetensi yang tidak memadai dalam jabatan teknis tersebut. Hal ini, kata Yayan dikhawatirkan akan membuat pemerintahan di Kota Bekasi akan semakin mundur dalam segi pembangunan.
Tidak itu saja, menurut Yayan, pelantikan kemarin belum ada kesiapan yang baik, hal ini dibuktikan dengan adanya 2 orang pejabat Eselon II yang masih aktif dan  belum pensiun, tetapi sudah ada yang menggantikan. “Seharusnya ada legalitas  untuk pejabat yang di-non job-kan, sehingga mereka tidak bingung akan statusnya saat ini. Kalau seperti ini berarti salah,” tegasnya. (mif)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food