Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Plt Walkot Bekasi Bisa Kena Sanksi Pidana

Glest Radio.com - KOTA BEKASI  – Proses mutasi di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan, baik itu dari anggota DPRD Kota Bekasi, masyarakat, aktivis, mahasiswa, akademisi hingga praktisi hukum.
Pasalnya, proses mutasi yang dilaksanakan pada Kamis sore (9/6) lalu banyak terjadi kejanggalan. Mulai dari indikasi rotasi atas dasar kedekatan antara pegawai dengan pimpinan, penyalahgunaan wewenang hingga pada pelanggaran surat Kemendagri berdasarkan PP 49 Tahun 2008 Pasal 132.

Presidium Fraksi 98 Kota Bekasi  Noval Alrasyid mengaku sangat prihatin atas kondisi Pemerintahan Kota Bekasi saat ini. Menurut pria yang akrab disapa Noval ini, semuanya tidak akan terjadi seperti ini bila saja jajaran birokrat yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi menaati peraturan yang telah ditetapkan.
“Kalau semuanya taat dengan aturan, saya yakin tidak akan terjadi seperti ini. Aturan itu luas maknanya,” ungkapnya, kemarin.
Dikatakan Noval, wewenang seorang Plt Wali Kota hampir sama dengan seorang wali kota yakni melakukan mutasi maupun menandatangani APBD, namun ada batasan-batasan dan ketentuan tersendiri.
Bila dalam proses mutasi yang dilakukan Pemkot Bekasi terjadi pelanggaran, kata Noval, seorang pimpinan harus mempertanggungjawabkan dan dapat dikenakan sanksi, baik itu sanksi administrasi negara maupun sanksi pidana.
“Bila proses mutasi terbukti melanggar aturan, bisa saja seorang pimpinan kena saksi pidana kalau pegawai yang dirotasi merasa dirugikan dan lain sebagainya. Menurut saya tidak hanya seorang Plt saja, siapapun kalau terbukti melanggar aturan bisa kena sanksi,” paparnya.
Hal senada dikatakan Ketua LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Ali Dalimunthe juga menegaskan bahwa mutasi yang dilakukan itu melanggar aturan dan merugikan PNS. Pasalnya, kata dia, PP 49 Tahun 2008 pasal 132 A jelas membatas kewenangan pelaksana tugas.
“Dan, berdasarkan PP itu, Kemendagri memberi batasan bahwa yang dimutasi hanya untuk jabatan yang lowong dan tidak merugikan PNS daerah. Kan harusnya hanya jabatan di SKPD yang dipimpin pelaksana tugas, seperti BPPT, DPPKAD dan lainnya. Bukan semua pejabat dirotasi,” beber Ali didampingi wakil ketua LPPNRI Oka Rizal.
Sementara itu, surat legalitas atas status Kasatpol PP Kota Bekasi Dedi Djuanda saat ini telah keluar melalui surat nomor 820/Kep.30A-BKD/VI/2011 tentang pemberhentian dari jabatan struktural esleon II di lingkungan Pemkot Bekasi, bahwa Dedi Djuanda masih menjabat Kasatpol PP Kota Bekasi hingga 1 Juli mendatang. (mif/radar)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food