Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Pepen Langgar Surat Kemendagri Gubernur segera Evaluasi Mutasi

Glest Radio.com - KOTA BEKASI - Mutasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dilakukan di Balai Patriot, Kota Bekasi, kemarin juga menuai kecaman dan kekecewaan mendalam dari tim kuasa hukum, Dadang Hidayat (Kepala BKD) serta LSM.
Bahkan, Kepala BKD Kota Bekasi Dadang Hidayat mengaku tidak mengetahuinya.”Saya tidak tahu mutasi itu dilakukan, saya aja baru tahu barusan melalui ponsel,” tegas Dadang saat ditemui Radar Bekasi saat sidang ditunda Majelis Hakim Tipikor.

Menurut pria dengan logat Sundanya yang kental ini, mutasi itu memang tidak pernah diketahuinya sama sekali. Karena kata dia, dirinya harus menjalani sidang sebagai saksi dalam sidang lanjutan bersama Ahmad Zulnaeni dan Najiri. ”Saya tidak tahu sama sekali,” katanya.
Hal senada dikatakan kuasa hukum Mochtar Mohamad (Walkot Nonaktif). Sirra Prayuna mengaku sangat menyesalkan kegiatan mutasi dilakukan.
Apalagi lanjut dia, beberapa PNS maupun pejabatnya termasuk kepala BKD Kota Bekasi sedang menjalani keteranganya sebagai saksi.”Kami sangat menyesalkanya, ritme dalam pemerintahan bisa terganggu,” katanya.
Sementara itu, Sugiyanto, Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) menanggapi berbeda.
Menurut Sugiyanto, melihat rekomendasi Pemprov Jabar nomor 820/2358/Pem Um tanggal 23 Mei 2011 dan surat Sekjen Kemendagri Nomor 832.24/1278/SJ tanggal 13 Mei 2011 menyebutkan dua point.
Pertama, kata Sugiyanto, mutasi dapat dilakukan dengan mengutamakan profesionalisme, kompetensi. Dan, kedua pengisian personil jabatan structural hanya untuk jabatan yang lowong dan tidak noleh merugikan PNS daerah.
“Artinya ada pelanggaran yang dilakukan Plt Walkot dalam proses mutasi ini. Terutama point kedua. Dan, kami meminta agar Kemendagri melalui Gubernur Jabar segera meninjau ulang mutasi yang sebagian tidak sesuai kompetensi.
Termasuk, melakukan mutasi pada jabatan yang tidak lowong. Yang diisi hanya jabatan lowong, kok malah semua pejabat dimutasi. Ini ada apa?” ketus Sugiyanto.
Bahkan, Sugiyanto menduga bahwa mutasi yang dilakukan Plt Walkot Rahmat Effendi adalah aksi ‘balas dendam’. Karena, kata dia, dari nama-nama pejabat yang disingkirkan, hampir semua adalah pejabat yang dekat dengan Walkot Nonaktif Mochtar Mohamad. Sementara pejabat yang jabatannya naik adalah orang-orang dekat Rahmat Effendi.
“Ini bukan opini, tapi jelas dari daftar nama-nama pejabat mutasi seperti itu. Coba saja dilihat. Bahkan, Ketua Baperjakat Momon Sulaiman yang tidak memiliki kompentensi dimutasi menjadi Kadis Bina Marga.
Dan, Padlin Kamal, bisa langsung menjadi Asisten Daerah yang sebelumnya Kabag (eselon III). Ini disinyalir mengandung unsur like and dislike. Dan, ini akan berdampak buruk bagi birokrasi. Apalagi, jika beberapa pejabat menggugat ke PTUN. Mau jadi apa Kota Bekasi ini.,” bebernya. (dul/mif/nic)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food