Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Nasib Guru Honorer Kota Bekasi Terkatung-katung

Glest Radio.com - BEKASI .- Sebanyak 1.945 guru dan pegawai tata usaha honorer Kota Bekasi yang menantikan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), harus kembali bersabar. Pertemuan antara Komite Guru Bekasi (KGB) yang menaungi mereka dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) berakhir buntu.

Agenda utama pertemuan tersebut ialah seputar permintaan KGB agar BKD mencabut surat pernyataan kepala sekolah yang menyatakan guru dan petugas tata usaha honorer tak dibiayai APBN maupun APBD. Keberadaan surat itu yang kemudian mengganjal pengangkatan para tenaga honorer tersebut. Padahal mereka termasuk ke dalam tenaga honorer kategori I yang bisa langsung diangkat tanpa harus mengikuti tes.
"Kami kecewa kepada BKD yang tak gigih memperjuangkan nasib pegawai honorer seperti kami. Saat pertemuan tersebut, BKD seolah melempar tanggung jawab kepada BKN seputar pencabutan surat pernyataan tersebut. Demikian pula dengan BKN yang menilai itu bukan merupakan kewenangannya karena harus melalui rangkaian verifikasi dan validasi data lagi," tutur Ketua KGB Mukhlis Setiabudi, Selasa (7/6).
Saling lempar tanggung jawab antara BKD dengan BKN tersebut membuat KGB kecewa. Sikap BKN dan BKD itu pun membuat tenaga honorer merasa seperti Tenaga Kerja Kontrak (TKK) bodong yang tak diakui. Kekecewaan itu akan disalurkan melalui pengaduan yang akan dialamatkan pada BKN, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Markas Besar Polisi Republik Indonesia.
"Seperti apa penyalurannya, apakah berupa demonstrasi atau yang lain, kami masih belum tahu. Itu baru akan dirumuskan, tapi yang pasti akan kami sampaikan selambat-lambatnya pekan depan," kata Mukhlis lagi.
Secara terpisah, Kepala BKD Kota Bekasi Dadang Hidayat mengatakan pihaknya memang tidak dapat mencabut surat pernyataan tersebut. Pasalnya para tenaga honorer itu baru dibiayai APBN/APBD sejak tahun 2006.
"Padahal yang masuk kategori I pengangkatan tanpa tes ialah tenaga honorer yang dibiayai negara sejak tahun 2005. Itu berarti ada selisih satu tahun yang menjadi kekurangan administrasi, sehingga kami tak dapat mencabut surat pernyataan itu begitu saja," katanya.
Dadang berharap polemik ini tidak terus berlarut-larut. Sebab para tenaga honorer itu tetap berkesempatan diangkat menjadi PNS yang masuk kategori II. Tenaga honorer di kategori ini tetap harus mengikuti tes jika ingin diangkat. "Pengajuan sudah sejak lama, tapi sampai saat ini waktu tes belum ditentukan," ucap Dadang menambahkan.
Sementara itu, tuntutan lain KGB perihal honor sudah terealisasi. Pada Senin (6/6), sekitar tiga ribu guru dan petugas tata usaha honorer sudah menerima honornya yang tertunda selama enam bulan. Pembayaran honor dilakukan melalui bendahara dari masing-masing sekolah yang mencairkan dananya dari Bank Jabar Banten. (A-184/das)***

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food