Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Mutasi Penuh Protes, Banyak Pejabat Siap PTUN-Kan Pepen

Jabatan Digantung Dedi, Gunung, dan pejabat esalin II dan III Protes Keras
GlestRadio.com - KOTA BEKASI -Mutasi jabatan yang dilakukan pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, kemarin berujung protes dan kekecewaan dari berbagai pihak. Bahkan, dua pejabat eselon II, Dedi Juanda (Kasatpol PP) dan Gunung Hilman (Asda I) memprotes keras karena namanya tidak ada dalam daftar pejabat pemerintah daerah atau di non-job-kan.
Usai pelantikan, Dedi Juanda ringset ke depan peserta mutasi di Balai Patriot. Kepada Kepala Baperjakat Momon Sulaiman dia mengungkapkan keluhannya, namun menurut Kasat Pol PP berambut putih ini, Momon tidak bisa menjelaskan status jabatannya yang menurutnya tidak jelas.

 “Saya hanya meminta penjelasan terkait jabatan saya yang hingga saat ini belum pensiun. Tapi Pak Edi dilantik jadi Kasatpol PP yang masih saya jabat. Saat saya tanyakan langsung kepada Kepala Baperjakat Pak Momon dia mengaku tidak tahu. Konyol…kalau Baperjakat tidak tahu, kepada siapalagi saya minta penjelasan,” ucapnya kepada wartawan dengan nada kesal.
 Dedi dengan tegas meminta kepada Plt Wali Kota Rahmat Effendi dan Baperjakat untuk membuat pernyataan dan klarifikasi secara tertulis terkait posisinya sebagai pejabat negara yang masih aktif.
Bahkan dia memberikan waktu satu hari (hari ini) untuk mendapatkan klarifikasi yang diinginkannya itu.“Intinya saya meminta besok (hari ini, Red) ada pernyataan tertulis. Jangan macam-macam dengan saya, apalagi ini sangat berkaitan dengan persoalan administrasi,” ancamnya.
 Sebelumnya, setelah pelantikan berlangsung Dedi sempat mempertanyakan persoalannya kepada Plt Wali Kota Rahmat Effendi. “Pak, saya mau tanya soal posisi saya,” kata Dedi dengan nada tinggi.
Tindakan Dedi pun menarik perhatian sebagian peserta mutasi yang terdiri dari 168 eselon III, dan 35 pejabat eselon II. Rahmat Effendi langsung merangkul, kemudian mengajak Dedi ke ruang kerjanya. “Udah jangan di sini, di ruangan saya saja,” jawab Pepen panggilan lain Rahmat Effendi.
Dengan pengawalan petugas Satpol PP seolah mendukung aksi protes bosnya Dedi Juanda, pria berambut putih ini bergegas ke ruangan Rahmat Effendi di lantai dua kantor pemerintah daerah. Sekitar 10 menit di dalam ruangan, Dedi keluar tanpa mengucapkan sepatah kata hingga beberapa lama kemudian memberikan keterangan pers di kantornya.
Sementara itu, Gunung Hilman sempat menggerutu atas hasil mutasi yang didengar para wartawan dan beberapa tamu undangan. “Mutasi tidak beres,” ketus Gunung sambil keluar dari ruangan.
 Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Imanudin ketika dimintai komentarnya mengatakan, pejabat yang merasa dirugikan bisa menggugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung, Jawa Barat.
Diakui Imanudin, dalam surat perintah mutasi yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri nomor 832.24/1278/SJ tanggal 13 Mei 2011 terdapat poin yang menyatakan bahwa mutasi tidak boleh merugikan pejabat, sesuai kompetensi dan persyaratan. Serta dilakukan hanya untuk jabatan yang lowong, dan tidak boleh merugikan PNS.
Namun pergeseran besar-besaran hingga 35 pejabat eselon 2, menurut Imanudin, dilakukan berdasarkan rekomendasi Pemprov Jabar. “Ada rekomendasinya,” katanya sembari mengatakan bahwa Dedi Juanda dan Gunung Hilman di non-job-kan, karena yang bersangkutan akan pensiun pada 1 Juli nanti. Semestinya, kata Imanudin, mutasi tidak perlu diprotes. Sebab peralihan jabatan merupakan penyegaran. (rif)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food