Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Mutasi Oleh Plt Walikota : Eselon Camat Turun, Warga pun Pertanyakan

BANTARGEBANG- Tidak hanya kompetensi dan jabatan yang lowong yang dilanggar Plt Walkot sesuai surat Sekjen Kemendagri. Beberapa pejabat juga dirugikan karena dimutasi ke jabatan yang lebih rendah (turun) eselonnya. Seperti Yayan Yuliana yang sebelumnya Camat Bantargebang (Eselon IIIA) turun menjadi Kabag TU Satpol PP (Eselon IIIB). Termasuk jabatan yang terkesan digantung, seperti Kasat pol PP Dedi Juanda dan Asda I Gunung Hilman.

Karena itu, kemarin Sabtu (11/6), tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Kecamatan Bantargebang mempertanyakan langsung kepada Plt Walkot Rahmat Effendir terkait penurunan jabatan Yayan Yuliana. Masyarakat mempertanyakan itu saat Pepen panggilan lain Rahmat Effendi berkunjung di kediaman ketua PK Bantargebang Partai Golkar.
“Kami sebenarnya pertanyakan persoalan penurunan jabatan Pak Yayan Yuliana yang dipindahkan ke Kabag TU Satpol PP yang turun menjadi eselon IIIB dari sebelumnya menjabat eselon IIIA saat menjabat sebagai Camat Bantargebang,” ucap Ketua PK Golkar, Open Irawan.
Di tempat yang sama, usai melakukan pertemuan tertutup dengan pengurus dan kader partai Golkar Kecamatan Bantargebang , Tholib Syahrul Hidayat, Ketua Karangtaruna Cikiwul sekaligus kader Golkar Bantargebang mengatakan bahwa dalam pertemuan yang berjalan sekitar satu jam dengan Pepen, adalah sebuah kekeliruan yang dilakukan Pemkot Bekasi.
“Pak Plt bilang kalau penurunan jabatan eselon terhadap Yayan Yuliana yang sempat kami pertanyakan itu adalah sebuah kekeliruan. Dan beliau berjanji dalam tiga bulan kedepan akan memperbaiki itu dengan mengembalikan jabatan Eselon Yayan menjadi eselon IIIA,” ucapnya kepada Radar Bekasi.
Sementara itu, saat dikonfirmasi usai melakukan pertemuan dengan warga Bantargebang, Pepen tidak banyak memberikan komentar. Dia meminta kepada media agar pertemuan yang dilakukan adalah persoalan internal dan jangan dicampur adukan dengan persoalan mutasi yang sudah berjalan. “Tolong diluruskan. Jangan dicampuradukan persoalan pemerintah dengan urusan partai,” ucapnya singkat sambil meninggalkan tempat pertemuan.
Dengan persoalan mutasi yang dilakukan Pepen, Sekretaris LKBH (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Bekasi Abdul Chalim Sobri SH mengatakan, sebagai pejabat Negara, PNS harus senantiasa siap ditempatkan dalam posisi apapun sesuai dengan sumpah jabatan. Namun hal itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kepegawaian.
“Kalau kemudian proses mutasi di Kota Bekasi sudah jadi seperti ini, bukan saja secara pribadi PNS bisa melakukan sebuah gugatan. Lebih dari itu sebagai lembaga kontrol DPRD seharusnya bisa memanggil dan meminta klarifikasi terhadap sebuah pelanggaran mekanisme yang dilakukan eksekutif. Bahkan bisa kemudian melakukan mosi tidak percaya sebagai salah satu langkah politik kontrolnya,” ucapnya. (rif/amr)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food