Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Mutasi DI Pemkot Bekasi Oleh Plt Walikota Cacat Hukum

GlestRadio.com - BEKASI -  Mutasi pengisian jabatan lowong yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kemarin diduga cacat hukum karena menyalahi Permendagri dan izin Kemendagri. Pasalnya, mutasi tidak saja dilakukan untuk pengisian jabatan kosong, namun hampir semua pejabat dimutasi. Hingga akhirnya terindikasi menyalahi aturan.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi Haeri Parani, sambil mengatakan pihaknya akan mendorong pimpinan dewan untuk mengambil langkah tegas dengan memanggil Plt Wali Kota Rahmat Effendi untuk dimintai klarifikasi terkait mutasi yang diduga cacat hukum.

“Sesuai aturan mutasi hanya untuk jabatan yang lowong. Tapi yang dilakukan saat ini adalah mutasi dan rotasi yang secara aturan Kemendagri dan izin permohonan mutasi Kemendagri menyalahi aturan. Kenapa? Kalau melihat aturan Kemendagri saja jelas seorang Plt tidak boleh melakukan mutasi dan rotasi. Ini sebuah pelanggaran yang dilakukan Plt,” papar politisi yang juga sebelumnya berprofesi sebagai pengacara ini.
Terpisah, Ketua DPRD Azhar Laena mangaku belum bisa berkomentar banyak terkait mutasi yang dilakukan. Menurutnya, sebagai ketua DPRD dirinya tidak diberikan tembusan terkait nama-nama pejabat yang dimutasi.
“Pemkot hanya memberikan selembar undangan pelantikan mutasi hari ini (kemarin,red) itupun saya terima satu jam sebelum pelantikan jam tiga sore tadi (kemarin,red). Karena saya ada agenda untuk periksa kesehatan yang tidak bisa ditinggalkan, saya tidak bisa hadir dan tidak tahu formasi seperti apa,” ucap ketua dewan yang akrab disapa Aal ini kepada Radar Bekasi.
Aal menyetujui dorongan dari Komisi A untuk meminta klarifikasi terhadap mutasi yang dilakukan. “Kalau kemudian Komisi A menemukan sebuah kejanggalan dan ada dugaan pelanggaran, maka tidak segan-segan kita akan memanggil Plt untuk memberikan klarifikasi kepada DPRD,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait mutasi yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, justeru pihak Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah mengambil kesimpulan kalau proses mutasi tidak terjadi pelanggaran dan sudah sesuai aturan. Meskipun fakta yang terjadi ada beberapa pejabat eselon II yang jabatannya digantung, seperti Kasat Pol PP Dedi Djuanda serta Asisten Daerah I Gunung Hilman, yang sempat melakukan protes keberatan.
Saat dikonfirmasi melalui Kepala Biro Humas, Protokol, dan Umum PemprovJabar, Ruddy Gandakusuma menjelaskan, penempatan eselon II di Kota Bekasi pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta sesuai kewenangan yang diberikan pemerintah kepada seorang Plt Kepala Daerah. Walaupun terkesan yang terjadi tidak sebatas pengisian jabatan lowong, tapi juga terjadi rotasi.
“Sedangkan bagi kedua orang pejabat struktural yang seolah-olah di nonjobkan, sebetulnya tidak seperti itu. Karena mereka akan mencapai batas waktu pensiun per tanggal 1 Juli 2011 sehingga segala hak yang bersangkutan sudah diterima pada bulan Juni. Karena hak yang bersangkutan pada bulan Juli tentu saja tidak dapat diperoleh apabila kepala daerah tidak memperpanjang BUP-nya, sementara yang bersangkutan tinggal menunggu beberapa hari sanpai waktu pensiunnya,”paparnya kepada Radar Bekasi. (rif)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food