Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Mutasi 3 Kali, Akan Banyak Unjuk Rasa Menentang Pepen

Kota Bekasi, Glest Radio - Meski ditentang, Plt Walikota Bekasi Rahmat Effendi terus melakukan mutasi. Kali ini merupakan ketiga kalinya, dengan memutasi terbanyak sekitar 480 orang di tingkat seslon IV dan V, Kamis (30/6) malam.
Sebelumnya, Pepen biasa disapa telah melakukan mutasi terhadap 162 pejabat eselon 2 dan 3 yang dilantik 9 Juni, kemudian 17 Juni dengan melantik 50 orang eselon IV.

Menurut Haeri Parani, sepertinya Rahmat Effendi penuh kontroversi. Belum usai masalah pertama, dan tengah digodok untuk interpelasi karena dinilai telah melanggar kewenangan yang diberikan oleh Mendagri melalui surat No 131.32/1898/0TDA dari Menteri Dalam Negeri tangal 2 Mei 2011 dan ditandatangani langsung oleh Mendagri, Gawaman Fauzi dan Sekjen OTDA Ujang Sudirman. Rahmat Effendi menyandang status Pelaksana Tugas Tetap (PLT) Walikota Bekasi.
Namun dalam melakukan mutasi, Pepen - akrab disapa, telah melanggar surat permohonan izin dari Mendagri kepada Gubernur Jawa Barat nomor 832.24/1278/SJ tertanggal 13 Mei 2011 yang ditandatangani Sekjen Mendagri Diah Anggraini.
Sementara King Vidor, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia, menilai bahwa Pepen benar-benar sangat percaya diri dengan kesalahan yang diperbuatnya. Padahal Pepen telah melanggar aturan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 49/2008 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"Di situ jelas, bahwa Plt dilarang melakukan mutasi. Mutasi juga harus berdasarkan profesional, kompetensi, dan jenjang kepangkatan" papar King Vidor.
Menurut mantan aktifis tahun 1990-an ini, bahwa pemerintahan ini sepertinya berjalan menurut kemauan diri tanpa aturan. Karena hingga kini pun, kata King, dewan tidak mampu melakukan fungsinya dalam mengawasi roda pemerintahan.
"Sudah jelas banyak aturan yang dilanggar, dari mulai adanya fakta integritas, pejabat narkoba, serta adanya kompetensi yang tidak tepat serta mutasi tanpa melihat jenjang kepangkatan. Hingga peraturan pemerintah dan Undang-undang dilanggar Plt, tapi dewan diam seribu bahasa. Ada apa ini" tanya King, sambil menyebut beberapa temuan adanya pejabat ditempatkan tanpa kompetensi dan menurunkan pangkat.
Atas diamnya dewan, karena mandeknya interpelasi bahkan tidak masuk dalam agenda. Hal ini kata King, perilaku dewan yang kurang sensitif dan membiarkan pelanggaran dilabrak Plt. Dirinya mengecam akan menurunkan aktifis dan ormas untuk membuat parlemen jalanan.
"Kita akan kerahkan seluruh potensi untuk mengkritisi dan meluruskan Plt ini. Kalau dewan diam terus, kami akan ulang gerakan 98, seperti parlemen jalanan harus didorong" kecam King Vi.(ryp/elfath)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food