Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Mochtar Muhammad : No Comment Untuk Mutasi


KOTA BEKASI, Glest RAdio – Isu mutasi yang diduga melanggar PP 49 tahun 2008 dan surat Kemendagri belum hilang dari perbincangan publik. Bahkan, beberapa pihak mengaku khawatir banyaknya pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya gagal menjalankan kewajibannya. Terutama dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ditarget.

Kisruhnya proses mutasi yang juga penggodokannya disinyalir tidak melalui mekanisme Baperjakat. Bahkan bergulir hingga muncul wacana dewan untuk menggunakan hak interpelasi dalam meminta pertanggungjawaban Plt Walkot Rahmat Effendi dalam proses mutasi yang dituding dewan salahi aturan dan proses penggodokannya.

Namun, Wali Kota Nonaktif Mochtar Mohamad ketika dimintai komentarnya terkait proses mutasi yang dicibir banyak pihak, tidak ingin menanggapi. ”No comment kalau masalah itu. Saya minta doanya saja agar kita bisa melewati masa-masa sulit ini,” tandasnya saat ditemui wartawan di rumah dinas wali kota, kemarin.
Sementara itu terkait mutasi yang banyak diisi pejabat yang tidak sesuai kompetensinya, Dosen Imu Administrasi Negara Universitas ’45 (Unisma) Bekasi, Pitoyo .
Mengatakan, karena banyak jabatan teknis tersebut diisi pejabat yang masih baru dan awam, hendaknya diberikan pelatihan atau Diklat agar mereka memahami secara terperinci fungsi dari jabatan baru yang diembannya di Pemerintahan Kota Bekasi.
“Memang benar seorang pejabat PNS harus siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja, tetapi yang menjadi persoalan kalau mereka tidak paham dengan fungsi jabatan barunya di pemerintahan, karena setiap SKPD fungsi dan tugasnya tidak sama,” ungkapnya.
Seorang pejabat akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi maupun yang akan dirotasi, kata Pitoyo, prosesnnya tidak hanya satu atau dua hari, melainkan satu hingga dua bulan. Pasalnya lanjut Piyoto, Baperjakat terlebih dahulu harus melihat kinerja pejabat tersebut, dan menawarkan posisi jabatan barunya.
“Itu sudah ada dalam peraturan pemerintah. Kalau mau malakukan promosi jabatan harus diyakinkan dulu apakah mereka mampu atau tidak, jangan asal ditempatkan saja, nanti yang ada sistem pemerintahan jadi semakin kacau,” tegasnya.
Dikatakan Piyoto, pejabat baru yang terkena mutasi rotasi di lingkungan Pemkot Bekasi, kinerjanya akan dipatau selama 3 sampai 6 bulan kedepan. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, kata Piyoto, pejabat tersebut baru melalui masa orientasi dan pengenalan, belum sepenuhnya menguasai secara teknis jabatan barunya.
“Sekarang ini sudah pertengahan tahun, kalau sampai 3 bulan kedepan belum ada perubahan, lalu bagaimana nasib Kota Bekasi. Karena maju dan mundurnya Kota Bekasi tergantung kepada mereka (pejabat),” tegasnya.
“Didalam peraturan kan dituliskan, apabila ada kekeliruan maka harus diperbaiki. Kalau mereka tidak mau kehilangan muka karena malu telah melakukan kekeliruan, berarti mereka arogan,” tandasnya.
Seperti diketahui, dalam diskusi Radar Bekasi Forum beberapa hari lalu, Imanudin, Sekretaris Baperjakat mengakui jika proses penggodokan mutasi pejabat saat itu tidak diketahui dirinya, dan anggota Baperjakat lainnya.
“Awalnya kami tahu, tapi terakhir setelah ada perubaha, kami tidak tahu lagi. Karena itu adalah prerogatif Plt Walkot,” beber Imanudin menjawab pertanyaan Haeri Farani, Anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi yang saat itu juga hadir sebagai nara sumber. (mif/radar)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food