Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Mengenai Interpelasi, Plt Walkot No Comment, Baparjakat Siap

KOTA BEKASI, Glest Radio  – Wacana untuk menggunakan hak interpelasi terkait keputusan mutasi yang diduga melanggar surat Sekjen Kemendagri No.832.24/1278/SJ tanggal 13 Juni 2011 berdasarkan PP 49 Tahun 2008 pasal 132 (a) (b) terus bergulir hingga registrasi di sekwan dan Bamus.
Menanggapi hal tersebut, Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak mau berkomentar banyak. Pria yang akrab disapa Pepen ini pun seolah cuci tangan dengan mengatakan bahwa bukan dirinya yang harus menjawab melainkan Baperjakat dan BKD.

”Saya No Comment, biarins ajalah. Kalau terkait interpelasi jangan tanya ke saya. Saya kan kepala daerah, tidak fair dong kalau tanya ke saya. Tanya ke BKD atau Baperjakat dan tokoh-tokoh, nanti setelah itu baru tanya ke saya,” tuturnya.
Sementara Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kenaikan Pangkat (Baperjakat) Kota Bekasi Momon Sulaiman mengaku, pihaknya siap bila nanti harus menerangkan ke DPRD mengenai proses rotasi dan mutasi yang ada di Pemkot Bekasi.
“Kenapa tidak siap, ya memang kita harus siap. Itu sih sah-sah saja kalau DPRD akan menggunakan hak Interpelasinya terkait proses mutasi dan rotasi. Dan menurut saya itu sangat baik, kita memang harus saling terbuka satu sama lain,” ungkap.
Penuturan yang sama juga dikatakan Kepala BKD Kota Bekasi Kamaludin. Menurutnya, menggunakan hak interpelasi sah-saja, karena saling terbuka satu sama lain. “Nanti kita mencari permasalahannya di mana, pelanggarannya seperti apa.
Kalau itu sudah ketemu, baru kita cari jalan keluar maupun solusinya. Jangan sampai ada persepsi buruk di masyarakat terhadap Pemerintahan Kota Bekasi,”paparnya.
Menanggapai Hal tersebut, pengamat kebiakan publik Kota Bekasi Yayan Rudiyanto mengatakan, Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bisa dimintai pertanggungjawaban (impeachment) jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang dalam proses mutasi di lingkaran Pemkot Bekasi. Namun hal tersebut kata Yayan, kembali lagi pada kemaun DPRD Kota Bekasi untuk menegakan aturan.
“Kalau memang DPRD mau menegakan aturan, maka hal pertama perlu dilakukan yakni interpelasi yang sudah dicanangkan DPRD. Sebagai kunci untuk membuka teka-teki mutasi.
Jika dalam interpelasi nanti, memang terbukti ada pelanggaran aturan, maka DPRD baru bisa melakukan pemaksulan kepada Rahmat Effendi. Dan pemaksulan menjadi sesuatu yang sah, selain karena diatur, juga demi penegakan aturan. Karena kebenaran dalam negara, adalah kebenaran sesuai undang-undang,” papar Yayan. (mif)

1 komentar:

Wahyu mengatakan...

Wah Makanya kalau mau mutasi tuh yang banyak meminta masukan dan rekom jadi ngak begini nih jadinya....!!!

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food