Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Mayoritas Anggota Dewan Dukung Interpelasi terhadap Pepen


KOTA BEKASI, Glest Radio– Interpelasi bukan lagi sekedar wacana. Setidaknya penggunaan hak politik yang dimiliki legislatif terkait mutasi besar-besar di jajaran Pemkot Bekasi yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang diduga menyalahi aturan sudah ditandatangani beberapa anggota dewan. Bahkan, lebih dari separuh anggota DPRD Kota Bekasi dikabarkan sudah menyetujui untuk menandatangani draf hak interpelasi.

Alasan mendasar anggota DPRD menggunakan hak interpelasi, menguat karena tudingan dewan yang merasa dilecehkan Plt Walkot yang melarang Baperjakat dan BKD memenuhi undangan Komisi A DPRD Kota Bekasi beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, dewan mengundang Baperjakat dan BKD untuk mendengar langsung tanggapan Baperjakat terhadap dugaan pelanggaran surat Kemendagri dan proses mutasi yang tidak prosedural.
Enie Widhiastuti, salah satu inisiator hak interpelasi mengaku sudah mendapatkan 6 tandatangan anggota dewan termasuk dirinya. Menurutnya, tandatangan hak interpelasi pun akan berdatangan dari anggota DPRD lainnya, yang menyepakati kalau Plt Wali Kota Rahmat Effendi harus bisa menjelaskan kebijakan yang dikeluarkannya itu langsung dihadapan anggota DPRD Kota Bekasi.
“Kami sudah bagi-bagi tugas dengan kawan-kawan lintas fraksi untuk melakukan lobi dan meminta tandatangan dalam mendukung interpelasi. Saya sendiri sudah mendapatkan 6 tandatangan. Kabarnya sudah ada beberapa anggota dewan lainnya yang siap untuk menandatangani hak interpelasi ini,”ucap politisi wanita ini namun enggan menyebutkan siapa saja nama-nama anggota dewan yang sudah tandatangan hak interpelasi itu.
Enie juga mengatakan, dari informasi yang didapati hampir lebih dari setengah jumlah  anggota DPRD Kota Bekasi sudah siap menandatangani hak interpelasi terkait kebijakan mutasi yang diduga tidak prosedural dan melanggar Surat Kemendagri berdasarkan PP 49 tahun 2008 pasal 132 (a) (b).
“Saat ini sebagian anggota DPRD masih mengikuti bimtek. Dan dari komunikasi yang kita bangun ada sekitar 37 anggota dewan setuju dengan hak interpelasi dan hanya tinggal menandatangani saat kembali ke Kota Bekasi. Bahkan, kalau kemudian ada satu saja yang siap tandatangan lagi, maka itu sudah memenuhi syarat dengan cacatan lebih dari satu fraksi. Atau 7 anggota dengan dua fraksi,” ucapnya.
Terpisah, Choiruman P. Joewarno Ketua Fraksi PKS menilai bahwa hak interpelasi adalah sebuah hal yang wajar sebagai bagian menjalankan fungsi DPRD dalam mengawasi pemerintahan. “Kami tetap menghargai setiap ekspresi politik anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah,” papar ketua fraksi yang juga menjabat Ketua DPD PKS ini secara diplomatis.
Menurutnya, bahwa anggota dewan memiliki kewajiban menilai dan mengawasi setiap kebijakan strategis yang memiliki implikasi luas terhadap jalannya roda penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan proses pembangunan di Kota Bekasi.
“Tak terkecuali masalah mutasi besar-besaran para pejabat eselon II, III dan IV. Jika berimplikasi terhadap roda pemerintahan harus diambil kebijakan sesuai tupoksi anggota dewan,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Gerakan Bekasi Bersatu Achamd Ustuchri. Menurut pria berbadan tambun ini, interpelasi bisa menjadi sebuah hal yang tidak mustahil terjadi. Terlebih lanjutnya, dugaan adanya pelanggaran terhadap proses kebijakan mutasi sesuatu hal yang harus dilakukan klarifikasi oleh penentu kebijakan di Pemkot Bekasi. “Saya sudah dengar kalau sudah ada beberapa teman-teman yang siap dan tandatangani hak interpelasi. Bagi kami itu bukan suatu hal yang mustahil terjadi, melihat dorongan yang kuat di DPRD Kota Bekasi,” tegasnya.
Seperti diberitakan, bahwa Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi diduga telah melakukan mutasi terhadap pejabat eselon II, III dan IV. Bahkan menurut informasi sumber, Plt Walkot pada Selasa (21/6) akan melakukan pergantian sejumlah kepala sekolah, namun tanpa sebab urung dilakukan. “Mutasi  yang dilakukan sudah melampaui kewenangan kepala daerah definitif. Karena melanggar peraturan dan izin yang telah diberikan Kemendagri,” tegas Haeri Parani yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara ini.(rif/radar)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food