Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Interpelasi Besar Kemungkinan Terjadi

KOTA BEKASI, Glest Radio- Dukungan hak interpelasi akan bertambah. Hal itu lantaran sebelumnya beberapa anggota dewan yang sepakat dengan penggunaan hak interpelasi sedang mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) di luar kota.
Bergulirnya Interpelasi untuk menyikapi kebijakan mutasi yang dikeluarkan Plt Wali Kota Rahmat Effendi yang diduga melanggar aturan dan tidak prosedural atau tidak melalui mekanisme Baperjakat.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDIP Perjuangan Sudirman meyakinkan kalau hak interpelasi yang sudah didukung beberapa anggota dewan dari 3 fraksi itu dipastikan akan semakin bertambah dan tidak akan masuk angin.
“Insya Allah temen-temen yang sudah komitmen dan kamarin masih di luar Kota, hari ini bisa memberikan dukungan,” ucap Sudirman kepada Radar Bekasi sambil membantah kalau interpelasi hanya sebatas bergaining, seperti yang diprediksi beberapa kalangan di luar parlemen.
Sudirman juga menjelaskan, dari dukungan yang sudah didapat pun sebenarnya sudah bisa dilakukan pengusulan kepada pimpinan dewan melalui Badan Musyawarah (Bamus) dewan.
Namun lanjutnya, sedikit molor karena pimpinan dewan sedang tidak ada di tempat. Ketua DPRD Azhar Laena dan Tumai sedang sakit, serta Sutriyono, wakil Ketua DPRD sedang umroh. “Pimpinan yang ada saat kemarin hanya Pak Yunas dan kami tidak mungkin melaporkan hal ini kepada beliau,” ucap Dirman.
Terpisah, terkait dukungan terhadap interpelasi sendiri, Ronny Hermawan, anggota dewan asal Fraksi Demokrat kepada Radar Bekasi menyatakan, kesiapannya untuk menandatangani dukungan interpelasi.
Hal itu menurutnya sebagai sebuah komitmen dan konsistensi dewan dalam memberikan kontrol terhadap kebijakan Pemkot, disaat kebijakan itu masih menjadi sebuah persoalan dan diduga melanggar aturan.
Bahkan, Ronny juga mengatakan, Hak Interpelasi adalah hal biasa dan adalah aturan yang dimiliki dewan. Kata dia, itu terjadi bukan untuk mendiskreditkan Plt Wali Kota, namun justru untuk menjaga kewibawaan seorang pejabat publik dan untuk meluruskan aturan normatif yang menurut DPRD ada yang kurang tepat.
Seperti Eselon pejabat yg turun, Kompetensi pejabat yg harus sesuai bidang teknis kemampuannya, Peraturan Pemerintah dan aturan normatif pada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Minggu lalu Komisi A mengundang BKD dan Baperjakat untuk rapat dengar pendapat, namun tidak hadir. Jadi dipandang perlu melaksanakan hak DPRD yg di atur dalam Perda No 1 (Tata Tertib) DPRD menjadi terarah, tidak simpang siur sehingga Plt dapat memberikan keterangan langsung soal mutasi yg terlanjur sudah jadi konsumsi publik.
Bahkan, dalam pelaksanaan interpelasi, dewan akan mengundang pakar Tata Negara dan Pakar Hukum yg bisa memberikan pandangannya terkait hal tersebut,” papar anggota dewan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B ini.
Bukan itu saja lanjutnya, momentum interpelasi sebuah hal bagus untuk fungsi DPRD Sebagai lembaga kontrol pemerintah daerah. Dan sangat baik bagi Plt Walkot agar membuat clear opini yang berkembang.
“Semoga polemik dapat selesai dengan solusi ditegakkannya aturan yang berlaku, sehingga masyarakat lebih diutamakan sebagai penerima layanan publik dengan optimal,” pungkasnya. (rif/radar)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food