Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Inisiator Diminta Beberkan Oknum yang Ingin Gagalkan Interpelasi Terhadap Plt Walikota

KOTA BEKASI, Glest Radio- Interpelasi sudah masuk kepada pimpinan DPRD dan diregistrasi secara administrasi. Namun tidak satu pun dari anggota dewam dari fraksi PKS yang menyatakan dukungan interpelasi, padahal sebelumnya mengaku mendukung. Hal itu terbukti dari 12 anggota dewan yang mendukung interpelasi hanya mewakili 3 fraksi yakni Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP dan Fraksi Gerakan Bekasi Bersatu (GBB).

Hal itulah yang akhirnya menimbulkan dugaan kalau diamnya anggota FPKS karena tidak mendukung hak interpelasi, akibat tekanan elite di Fraksi PKS dan adanya dugaan bargaining sehingga anggota FPKS terkesan menghindar untuk menyatakan interpelasi.
Ketika dikonfirmasi, Ketua Fraksi PKS Chaeroman J Putro membantah kalau ada tekanan dari elite FPKS yang dipimpinnya itu terhadap hak interplasi. Menurutnya, belum tandatangannya anggota FPKS terhadap interpelasi, lebih disebabkan persoalan teknis.
“Hari ini saja saya tidak berada di DPRD karena ada agenda partai di DPD PKS Kota Bekasi. Bukan itu saja, saya pribadi pun belum disodorkan draf interpelasi oleh pengusung. Mungkin begitu pula dengan anggota kami yang memang saat ini banyak agenda di luar kantor dewan. Bahkan saya baru tahu kalau usulan hak interpelasi itu sudah masuk registrasi,” kelitnya.
Meskipun demikian lanjut Chaeroman, bila kemudian dalam Bamus yang akan digelar esok (hari ini) diagendakan pembahasan interpelasi, tidak menutup kemungkinan PKS akan memberikan dukungan untuk diparipurnakan. Selain itu, lanjutnya, PKS sudah memiliki beberapa alasan terkait adanya penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan mutasi yang dikeluarkan Plt Wali Kota Rahmat Effendi.
“Sebenarnya terkait mutasi kami sudah menyatakan akan melihat perkembangan itu melalui Komisi A, namun faktanya beberapa waktu yang lalu, agenda pemanggilan Baperjakat dan BKD dalam meminta penjelasan proses kebijakan mutasi gagal. Dengan informasi kalau pihak eksekutif tidak hadir akibat adanya perintah atasan. Dengan demikian kami anggap interpelasi menjadi sebuah opsi rasional dalam memintai keterangan terkait kebijakan mutasi,” beber ketua fraksi yang juga Ketua DPD PKS Kota Bekasi ini.
Sementara itu, sebelumnya, Aryanto Hendrata, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi secara tidak langsung tetap keuhkeuh memilih menjadwalkan pemanggilan ulang Baperjakat untuk dimintai keterangannya, ketimbang interpelasi. “Kita tetap akan panggil, kalau sampai tiga kali tidak memenuhi panggilan dewan, maka kita akan meminta pihak lain untuk menghadirkan,” katanya melalui pesan BBM-nya.
Menanggapi perkembangan interpelasi di dewan, Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengaku salut. Bahkan, kata Sugiyanto, pihaknya sebagai kontrol sosial akan tetap mendukung dewan dalam proses kontrol terhadap kebijakan eksekutif yang diduga melanggar aturan.
“Namun, kami kecewa jika FPKS yang awalnya mendukung kemudian tidak ikut menandatangani pengajuan hak interpelasi. Kami pun berharap agar para inisiator untuk membeberkan ke media jika ada pihak-pihak atau oknum di dewan yang dengan sengaja ingin menghalangi hak interpelasi. Biar ketahuan fraksi mana yang lakukan politik ‘dagang sapi’,” ketus Sugiyanto yang berharap dewan konsisten dalam proses kontrol terhadap eksekutif. (rif/nic)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food