Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Fraksi - Fraksi DPRD Setuju Minta Klarifikasi Pepen

Glest Radio.com - KOTA BEKASI   Sementara itu, di DPRD Kota Bekasi sendiri, perbincangan terkait mutasi yang diduga melanggar aturan terus bergulir. Lewat juru bicara Fraksi Demokrat Haeri Parani mengatakan, kalau pimpinan Fraksi Partai Demokrat Andi Zabidi meminta para anggota fraksinya yang berada di Komisi A untuk mengkriti kebijakan yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau yang akrab disapa Pepen. Tidak itu saja, namun FPD pun diminta melakukan pembelaan terhadap hak-hak pegawai yang dirugikan.

“Intinya ketua fraksi mendukung sepenuhnya pengkritisan yang selama ini kami lakukan terhadap kebijakan mutasi. Terlebih berdasarkan analisa kami sendiri sudah saya sampaikan kalau jelas mutasi ini cacat hukum. Sehingga perlu diklarifikasi langsung Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi,” tegas anggota Fraksi Demokrat yang  juga menjabat sebagai anggota komisi A DPRD Kota Bekasi ini.
Hal senada juga dikatakan Fraksi PDI Perjuangan. Lewat Bendahara fraksinya, Enie Widhiastuti mengatakan, FPDIP merasa perlu untuk meminta klarifikasi kepada Plt Wali Kota Bekasi terkait mutasi yang dilakukan dengan meminta pimpinan dewan untuk memanggil pihak eksekutif melalui komisi terkait.
“Bagi kami apa yang dilakukan pihak eksekutif terhadap mutasi adalah sebuah hal yang di luar aturan, serta dilakukan secara sewenang-wenang hingga akhirnya banyak pejabat yang merasa dirugikan sebagai PNS. Bahkan, terkesan yang dilakukan bukan sebatas mutasi, lebih dari itu ini sudah seperti ‘mutilasi’ PNS,” ucap politisi wanita yang aktif mengkritisi kebijakan Pemkot Bekasi ini.
Seperti fraksi lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) pun memiliki pandangan sama terhadap kebijakan mutasi. Ketua Fraksi PKS Chaeroman J Putro mengatakan,  PKS memiliki penilaian yang sama dengan fraksi lain terhadap proses mutasi yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan menjadi pembahasan tersendiri dalam internal fraksi.
“Secara umum kami melihat mutasi bukan hanya sebatas pengisian jabatan kosong dan menimbulkan masalah terhadap beberapa pejabat dalam proses mutasi. Bahkan perlu juga dipertanyakan dengan persoalan yang terjadi.
Apakah proses mutasi ini melalui Baperjakat atau tidak? Nah, inilah yang kemudian kami anggap penting untuk mendorong agar Komisi A memanggil Plt serta pihak BKD dan Baperjakat untuk dimintai penjelasan,” papar ketua fraksi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Bekasi ini.
Sementara Fraksi Amanat Persatuan (FAP) pun mendukung agar dewan mengambil sikap untuk mempertanyakan kebijakan mutasi untuk dikritisi secara mendalam dengan memanggil seluruh pihak terkait.
“Kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh eksekutif dan dinilai tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada adalah sebuah hal yang perlu dikritisi, termasuk persoalan mutasi yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi,” pungkas Thamrin, Ketua FAP. (rif/radar)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food