Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Dewan Kota Bekasi Gulirkan Hak Interpelasi

KOTA BEKASI - Isu mutasi yang dilakukan Plt Walkot Bekasi Rahmat Effendi masih menjadi pembicaraan banyak kalangan. Bahkan, beberapa anggota DPRD Kota Bekasi dari beberapa fraksi pun mewacanakan untuk menggunakan hak interpelasi terkait keputusan mutasi yang diduga melanggar surat Sekjen Kemendagri No.832.24/1278/SJ tanggal 13 Juni 2011 berdasarkan PP 49 Tahun 2008 pasal 132 (a) (b).

Terlebih, pelecehan yang dilakukan Plt Walkot terhadap undangan resmi dewan kepada Baperjakat dan BKD untuk dimintai keterangan terkait proses mutasi yang disinyalir tidak melalui prosedur yang benar. Seperti diketahui, ketika itu (16/6) Baperjakat-BKD diundang dewan, namun tidak hadir karena dilarang Plt Walkot.
Informasi yang diterima menyebutkan, saat ini beberapa fraksi sudah menyiapkan draft interpelasi untuk mencari kebeneran dalam proses mutasi. Namun, beberapa elemen masyarakat pun merasa pesimis karena selama ini dewan diduga hanya mencari sensasi yang diduga ending-nya sebagai alat bargaining.
“Sebenarnya sangat layak legislatif menggunakan hak interpelasi, dengan membentuk pansus, mengumpulkan data dan keterangan terhadap proses mutasi dan kerugian terhadap pejabat PNS. Namun, kami pesimis, karena akan menjadi alat komoditas politik kepentingan saja oleh dewan.
Tapi, jika memang dewan ingin memajukan Kota Bekasi agar menjadi daerah yang cerdas, maka hak interpelasi adalah cara yang baik untuk menjawab semua proses mutasi. Interpelasi adalah hak dewan untuk mengontrol eksekutif,” tegas Sugiyanto, Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), kemarin.
Sebelumnya, Sukoco, Kasubdit Pejabat Negara Wilayah IV Kemendagri mengaku kaget dengan mutasi yang terjadi di Kota Bekasi. Meskipun dia tidak memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan terhadap mutasi yang seharusnya berjalan atas izin kemendagri itu, dirinya menyarankan agar PNS yang merasa dirugikan melaporkan persoalannya kepada Kemendagri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Sesuai dengan PP 49 tahun 2008 pasal 132 huruf A, mutasi bagi seorang Plt harus seizin Kemendagri. Dan apabila kemudian saat mutasi dilakukan tidak sesuai dengan izin kemendagri, maka itu suatu hal yang salah dan melanggar aturan. Itu bisa dilaporkan kepada Kemendagri dalam hal ini bagian kepegawaian, atau PNS yang dirugikan mem-PTUN-kan,” ungkapnya saat dihubungi Radar Bekasi beberapa waktu lalu.
Aryanto Hendrata, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi mengaku mendengar adanya wacana penggunaan Hak Interpelasi. “Saya dengar juga, tapi belum tahu bagaimana perkembangannya,” ujarnya politisi asal PKS ini.
Hal senada dikatakan Enie Widhiastuti, anggota dewan lainnya . Menurutnya, wacana itu sudah bergulir karena sebagian besar dewan tidak setuju dengan proses mutasi yang diduga menyalahi aturan yang ada.
“Kami dengar itu. Dan, saya pun siap jika hak interpelasi ini begulir. Ini dilakukan bukan karena mengintervensi eksekutif, tapi untuk mencari kebenaran terkait proses mutasi. Ini bukan bicara mutasi semata, karena memang mutasi adalah hak prerogatif eksekutif.
Namun, setelah kami melihat dan membaca PP dan surat Kemendagri, ternyata ada dugaan pelanggaran. Makanya, perlu diklarifikasi. Karena kemarin, undangan dewan ditolak, maka kami akan melanjutkan untuk menelusuri lebih lanjut,” tegas anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi dari FPDIP ini. (nic)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food