Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Wali Kota Bekasi Diberhentikan Sementara

Glest Radio.comBekasi - Kementerian Dalam Negeri memberhentikan sementara Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad setelah resmi menjadi terdakwa perkara korupsi. Putusan itu diambil setelah Mochtar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 26 April 2011.
Kepala Biro Hukum Pemerintah Kota Bekasi Muhamad Jufri Moektar mengatakan telah berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah, yang mengabarkan surat pemberhentian sementara Mochtar sedang diketik.


"Senin atau Selasa pekan depan suratnya sudah tiba di Bekasi," kata Jufri kepada Tempo di kantornya, Kamis, 28 April 2011.
Pemberhentian sementara itu berlaku hingga pengadilan memberikan putusan tetap kepada Mochtar. Jika di pengadilan tidak terbukti, kata dia, seluruh kewenangan pria 47 tahun itu sebagai kepala daerah akan dikembalikan seperti semula.

Tugas sebagai kepala daerah akan diserahkan kepada wakilnya, Rahmat Effendi, selaku pelaksana tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi. "Nantinya segala urusan yang menyangkut pemerintahan dikendalikan Pak Rahmat," kata Jufri.
Mochtar tersangkut beberapa perkara korupsi, di antaranya penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009-2010, suap Piala Adipura 2010, dan dugaan penyalahgunaan anggaran makan-minum pegawai negeri sipil pada 2010. Total kerugian negara sekitar Rp 5,8 miliar.

Mochtar dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dan atau Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Menurut Jufri, pemberhentian sementara Mochtar dari jabatannya itu tidak perlu menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Hal itu sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan jika pejabat daerah tersangkut perkara korupsi, gubernur bisa mengajukan pemberhentian langsung kepada Menteri Dalam Negeri. 

"Gubernur Jawa Barat sudah menyampaikan permohonan (pemberhentian) itu," katanya.

Biro Hukum Pemerintah Kota Bekasi, kata Jufri, sedang menunggu surat putusan pemberhentian sementara tersebut. Surat itu dibutuhkan untuk dasar pengambilan keputusan terhadap seluruh kegiatan pemerintah daerah yang terkait dengan hukum, seperti menandatangani berkas APBD.

Asisten Daerah II Kota Bekasi Zaki Oetomo mengatakan Mochtar secara otomatis berhenti dari jabatannya sebagai wali kota karena sudah berstatus terdakwa. "Selanjutnya, pemerintah menunggu putusan tetap terkait status Mochtar selanjutnya," kata dia.

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food