Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Sangsi Pemecatan Layak Bagi Penegak Hukum Di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Yang Melakukan Pelanggaran

GlestRadio.com - Bekasi Kota - Karena keputusan yang final, Kajari Bekasi, Kasi Pidsus,
Penyidik dalam hal ini, sudah melakukan pelangaaran Hak Asasi Manusia
(HAM), sudah melakukan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) maka melalui definisi hukum mereka harus di tindak tegas. Hal
itu di katakan Refer Harianja, SH selaku Penasihat Hukum tersangka
Agus Sofyan Kepala Dinas Binamarga dan Tata Air (KADISBIMARTA) Kota
Bekasi, di Kantornya di Ruko Sentra Niaga Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi.

” Sangsi administrasi bahkan sangsi pemecatan harus di berikan kepada
para penegak hukum tersebut, namun yang lebih penting mereka tidak
layak untuk menjadi pemimpin di kota bekasi ” tuturnya.
Di katakan Refer, bahwa kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam melakukan
penahanan terhadap kliennya yang di sangkakan dengan tindak pidana
suap oleh tersangka AT. situngkir yang telah mendekam di Rumah Tahanan
Bulak Kapal Bekasi Timur tidak melalui prosedur. ” Sebelumnya kilen
saya diperiksa dan BAP sebagai saksi, kemudian dalam tempo dua menit
status klien kami berubah menjadi tersangka, dan setengah jam kemudian
penyidik menyodorkan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanpa
menunjukkan Surat Perintah Penahanan ” paparnya.
Akhirnya klien kami dipaksa di bawa dengan kendaraan tahanan Kajari
untuk di tempatkan di Rutan Bulak Kapal Bekasi. Oleh sebab itu, Refer
Harianja, SH melalui Surat Terbukanya, mengajukan Pra Peradilan Ke
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 10 Mei
2011 dengan Register perkara No. 02/Pra.Per/TPK/2011/PN.Bdg, dengan
dasar permohonan pelangaaran terhadap pasal 17 dan pasal 18 ayat (1)
dan (3), dan pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan pasal 122 KUHP.
” Di mohon kejaksaan agung untuk menindak tegas kajari, kasi pidsus
dan penyidik yang terlibat dalam perkara tersebut, dan menghentikan
penyidikan atas perkara ini, serta menempatkan para penegak hukum yang
profesional dan mempunyai moral ” imbuhnya. (BPH)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food