Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Puluhan Pegawai Pemkot Bekasi Terkena Rotasi

GlestRadio - Bekasi - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi mengakui telah terjadi rotasi di kalangan staf pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), awal Mei. Rotasi dilakukan karena kebutuhan organisasi.
Menurut Kepala BKD Dadang Hidayat, total pegawai yang dirotasi lebih dari 70 staf. Mereka tersebar di Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Tata Air, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Rotasi dilakukan sesuai kewenangan Pelaksana Tugas Wali Kota Rahmat Effendi. "Suratnya saya yang tanda tangani. Rotasi demikian wajar dilakukan, demi kebutuhan organisasi, penyegaran suasana juga," kata Dadang, Selasa (31/5).
Lebih lanjut dikatakannya, rotasi yang dilakukan pada awal Mei itu baru merupakan tahap awal. Selanjutnya akan dilaksanakan lagi rotasi lanjutan yang melibatkan staf dari berbagai SKPD lain.
Sebelumnya, rotasi ini sempat dipertanyakan Komisi A DPRD Kota Bekasi. Sekretaris Komisi A Arianto Hendrata menilai rotasi yang dilakukan cacat hukum. "Dengan kewenangan sebagai pelaksana tugas wali kota, rotasi, mutasi, dan promosi pegawai hanya dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong, itu pun harus sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri. Namun nyatanya rotasi sudah dilakukan sebelum izin terbit dan bukan untuk mengisi jabatan kosong," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, menurut Dadang, rotasi di kalangan staf merupakan hal yang lumrah dilakukan tanpa perlu menunggu izin dari Gubernur Jawa Barat atau Kementerian Dalam Negeri. Berbeda halnya dengan mutasi di tingkat eselon dua.
Saat ini, sejumlah nama tengah diuji kelayakannya di tingkat provinsi untuk mengisi kekosongan tujuh posisi kepala SKPD. Pada Juni, posisi kosong bertambah menjadi 10, menyusul masuk masa pensiunnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dedi Djuanda, Kepala Dinas Pendidikan Kodrato, Sekretaris Daerah yang saat ini dijabat Dudy Setiabudhi sebagai pelaksana tugas, dan Asisten Daerah I Gunung Hilman.
"Kami juga menunggu hasil rekomendasi dari provinsi terkait uji kelayakan yang dilakukan terhadap sejumlah pegawai eselon tiga yang akan naik menjadi eselon dua. Tapi untuk nama-namanya belum bisa disampaikan. Yang pasti dimungkinkan kepala SKPD dijabat pegawai dari lintas dinas," ucapnya. (A-184/A-147)***


0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food