Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Pejabat yang Menyetor Terjerat Pasal 55

Terungkap Dalam Dakwaan JPU
BEKASI SELATAN- Dugaan kasus korupsi yang menjerat Mochtar Mohamad (Walkot Nonaktif) ternyata melibatkan banyak pihak. Terlebih dalam dakwaan JPU dugaan penyuapan APBD 2010, Adipura dan BPK terhadap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan dalam dakwaan itu disebutkan sebagai upaya melakukan pemufakatan jahat. Namun hingga saat ini KPK baru menetapkan Mochtar Mohamad sebagai terdakwa. Sementara beberapa pejabat yang disinyalir kuat terlibat hingga saat ini masih berstatus saksi.

Bahkan, dalam dakwaan JPU bernomor: DAK-12/24/IV/2011 itupun dijabarkan maksud dari pemufakatan jahat dengan adanya beberapa pertemuan terencana antara Mochtar dengan mantan Sekda Tjandra Utama dan beberapa kepala SKPD terkait rencana penyuapan APBD 2010 yang mencapai 4 miliaran kepada Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, serta penyuapan Adipura dan BPK.
Dalam penyuapan pengesahan APBD 2010 hampir seluruh kepala SKPD terlibat. Bahkan, secara sadar dan bersama-sama memberikan setoran untuk melakukan penyuapan yang masuk dalam pemufakatan jahat (versi JPU).
“Terdakwa (Mochtar) bersama-sama Tjandra Utama Effendi, memberi hadiah atau janji, yaitu memberi uang sebesar empat miliar rupiah atau sekitar jumlah tersebut, kepada Pegawai Negeri yaitu kepada Lilik Haryoso selaku anggota DPRD Kota Bekasi yang menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tahun 2010 dengan melihat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,” kutipan dalam dakwaan JPU di halaman 32.
Dan dalam dakwaan JPU setebal 53 halaman itupun terungkap kalau dugaan pemufakatan jahat dalam penyuapan kasus APBD 2010, diperinci dengan sebuah kronologis yang jelas mengungkap beberapa nama pejabat yang saat ini pun masih duduk sebagai kepala SKPD.
Nama-nama tersebut yakni, Mochtar Mohamad, Tjandra utama Effendi selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan mengumpulkan Kadis Binamarta Agus Sofyan, Kadis P2B Rayendra Sukarmadji, Kadinkes Retni Yonti, Kadishub Agus Darma, dan Kepala Beppeda Dadang,. Dalam pertemuan sekitar tanggal 17 Desember 2009 bertempat di halaman belakang  rumah dinas wali kota.
Ketika dikonfirmasi, Ketua Peradi Bekasi Shalih Mangara Sitompul mengatakan, sifat dakwaan dalam JPU bersifat komulatif dan dakwaan sudah pasti akan dibuktikan jaksa. Hingga lanjutnya, kalau kemudian dalam pertemuan yang dilakukan Mochtar dan Tjandra Utama serta beberapa kepala SKPD terjadi sebuah kesepakatan terhadap penyuapan dengan adanya pengumpulan dana fee 2 persen, maka kepala SKPD yang ada dalam pertemuan bisa terjerat pasal 55 KUHP atau masuk dalam katagori turut serta dalam melakukan tindak pidana.
“Lain hal kalau kemudian pertemuan tidak ada pembahasan ataupun kesepakatan terkait percepatan APBD tanpa ada gratifikasi, maka itu bisa banyak tafsir. Apakah mereka hadir hanya sebatas menjalankan tugas atasan semata yang akhirnya para SKPD dapat berlindung. Karena setiap perintah atasan yang tidak ada unsur pidana, maka tidak dapat dipidana. Dan tinggal kita lihat saja dalam proses sidang, karena tentunya JPU sudah pasti menghadirkan orang yang disebut dalam pertemuan dan menyetor uang akan dihadirkan dalam sidang,” paparnya, kepada Radar Bekasi. (rif)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food