Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini
Lagi, Dewan Desak Bangunan Bermasalah Dibongkar
BEKASI TIMUR- Inspeksi mendadak (Sidak) yang dipimpin Wakil Wali Kota (Wawali) Rahmat Effendi bersama Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B), Senin lalu rumah dan toko (Ruko) De Minimalis, Caman Bekasi Selatan yang ternyata sudah memiliki IMB, dianggap hanya sebatas mencari popularitas.
Pasalnya, sidak yang dilakukan ke sejumlah ruko yang diduga tidak mengantongi  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu,  dituding salah alamat. Hal ini terlihat dari lemahnya data dan pengawasan, serta kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terhadap bangunan bermasalah di Kota Bekasi.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi Rinto Adrianto mengatakan, seharusnya setiap melakukan Sidak, Pemkot, khususnya Wawali, harus memiliki data yang akurat dari dinas terkait, yakni Dinas P2B.
“Sidak yang dilakukan Wawali beserta jajarannya beberapa waktu lalu itu, saya melihatnya untuk mencari popularitas saja. Selain datanya tidak akurat, informasi yang diberikan juga tidak jelas. Dan ini membuat citra Pemkot Bekasi menjadi jelek. Kalau perlu, pecat saja bawahan yang telah membuat malu pemerintah, karena memberikan informasi lokasi sidak yang ternyata tidak bermasalah,” tuding politisi asal PKS yang akrab disapa Rinto ini.
Rinto pun mengkritik kebijakan Pemkot yang tidak maksimal dalam mengambil kebijakan, seperti Sidak pelanggaran. Menurutnya, hal itu terbukti dari beberapa kasus bangunan bermasalah yang tidak langsung diambil tindakan lebih lanjut. Salah satu contoh, Garis Sepadan Bangunan (GSB) di Jatisampurna, SPBU Total Oil, Pekayon Mansion serta beberapa pelanggaran bangunan lainnya di Kota Bekasi.
“Kami berharap, Pemkot harus mengambil tindakan konkret, karena kami sebagai pengawas di Komisi B, tetap satu suara, yaitu gusur dan tindak tegas bangunan yang bermasalah. Lain halnya dengan bangunan yang sudah mengurus izin, tapi tidak kunjung selesai, akan tetapi nekat membangun, bisa dilakukan dengan cara penyegelan sembil meminta mereka menyelesaikan proses perizinan. Sehingga sidak tidak hanya terkesan tebar pesona saja,”  tukasnya.
Namun tudingan untuk mencari popularitas melalui Sidak yang dilakukan itu dibantah Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.  Menurutnya, sidak yang dilakukan tersebut sebagai tugas dan kewajiban Pemkot untuk mengontrol keberadaan bangunan di Kota Bekasi.
“Kami harap semua pihak berpikir lebih positif terhadap perbaikan yang dilakukan Pemkot Bekasi. Termasuk Sidak ke sejumlah Ruko yang dianggap tidak memiiki izin. Termasuk sidak yang kami lakukan ke wilayah Caman,” kelitnya saat dihubungi Radar Bekasi, kemarin.
Beberapa sumber Radar Bekasi pun mempertanyakan, sidak yang hanya dilakukan ke bangunan tertentu. Namun, bangunan Apartemen Mutiara, Center Point dan SPBU Total Oil yang sejak awal bermasalah, belum dikunjungi Wawali. “Ini namanya tebang pilih. Kok, SPBU Total Oil dan apartemen bermasalah tidak dikunjungi. Ini ada apa? Kalau mau perbaikan, semua bangunan bermasalah disidak,” ketus sumber yang minta namanya tidak disebutkan. (rif)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food