Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Kejari Bisa Mengusut Dugaan Gratifikasi dan Suap Perizinan Tiga Apertemen Di Kota Bekasi


GlestRadio.com - BEKASI TIMUR- Berbagai masalah perizinan di Kota Bekasi rupanya menjadi pengamatan tersendiri bagi pihak Kejaksaan Negeri Bekasi. Terkait carut marutnya perizinan di Kota Bekasi, Kasi Intel Kejari Bekasi Husein Atmaja menanggapinya dengan senyum.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi harus benar-benar berbenah diri, birokrasi yang amburadul membuat kalangan investor banyak yang bingung. “Kita lihat lebih dulu permasalahan birokrasinya dulu. Dari pengamatan kami, yang gak jelas di sini itu sitem birokrasi yang terkenal dengan nama ‘rekomendasi’ memicu adanya intrik mafia perizinan (Marina),” ungkapnya.



Sementara itu kata dia, pihak pengembang juga terkadang lebih senang menggunakan jalur singkat dan cepat, yang akhirnya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

“Sayangnya rata-rata permasalahan di dalam kasus perizinan ini sebatas perdata. Jarang sekali yang masuk ke dalam pidana. Misalnya waktu itu, Apartemen Mutiara yang sampai ke Pengadilan, itu mentoknya di perdata,” jelasnya.

Namun demikian, pihak Kejari Bekasi, kata Husein, bukan tidak mungkin akan mendalami permasalah perizinan di Kota Bekasi. Hanya saja, ada dua hal yang menjadi perhatiannya.

Yakni gratifikasi dan suap. “Yang jadi delik pidana ketika pemberian gratifikaksi itu tidak dilaporkan ke KPK. Dan kalau suap itu adalah pemberian yang punya kepentingan, kuat hubungannya agar maksud dan tujuannya dikabulkan,” singkatnya saat ditemui baru-baru ini.

Solusi yang paling tepat adalah, Pemerintah Kota Bekasi berani bertindak tegas. Tegas dalam hal ini adalah berani bertindak untuk menyetop pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung dan tidak ada yang bermain di ‘bawa meja’ selama perizinan itu belum keluar seluruhnya.

“Pemkot harus tegas, stop semua pembangunan milik pengembangan sampai dengan izinnya keluar. Itu solusi paling mantab, Pemkot berani atau tidak melakukan itu,” paparnya.

Menanggapi ‘Marina’ di Kota Bekasi, ketua Peradi Salih Mangara Sitompul justru menanggapi serius kinerja Kejaksaan. Pria yang pernah menjadi kuasa hukum Murhali Barda ini mengatakan mestinya kejaksaan lebih cerdas mengendus mafia perijinan.

“Sebenarnya kejaksaan bisa proaktif mencermati pengurusan perizinan di Kota Bekasi, kejaksaan merupakan institusi profesional tentunya bisa mencium atau mengendus adanya praktik-praktik suap dan gratifikasi di dalam pengurusan perizinana bangunan,” ungkapnya.

Ditambah Salih, untuk pengurusan IMB itu sebenarnya dugaan suap dan gratifikasi sangat kuat. Karena didalam syarat IMB itu ada beberapa tahap yang harus ditempuh investor atau pihak pengembang.

“Jadi dugaan gratifikasi itu sangat kuat, pejabat atau instansi berbadan hukum yang menerima uang pemberian dengan maksud tertentu bisa masuk ke dalam gratifikasi. Misalnya dalam memuluskan proyek pembangunan agar cepat membangun,” tuturnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 1999 pasal 5 jo UU nomer 20 tahun 2001, bisa dijelaskan dalam pasal suap. Juga dalam pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 itu dijelaskan bagi pegawai negeri atau penyelengara negara yang menerima hadiah bisa dikenakan pasal itu, dengan hukuman denda Rp250 juta dan kurungan paling lama 5 tahun.

“Jadi kejaksaan bisa melakukan upaya penyelidikan karena sudah ada payung hukumnya. Jangan ragu-ragu,” tegas Salih sambil mengatakan pihak pengembang pun bisa melaporkan dengan delik pemerasan jika memang sudah membayar pengurusan IMB di atas harga normal atau tidak diterbitkan.

Di tempat terpisah, Kabid Pengendalian Pemanfaatanm Ruang pada Distaru Kota Bekasi Hani Siswadi blak-blakan jika banyak pengembang nakal yang sering menawarkan iming-iming kepada aparatur pemerintah untuk segera menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Ulah dari pengembang nakal justru lebih kuat unsurnya, makanya IMB di sini agak berantakan karena sudah dibujuk-bujuk,” bebernya.

Justru terkadang terbitnya Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) menjadi acuan untuk segera membangun, meski izin lainnya belum lengkap. “Seperti Amdal, Andalalin, dan lainnya,” singkatnya.

Dari catatan yang ia punya, tiga apartemen di Bekasi, yakni Apartemen Mutiara, Apartemen Center Point dan apartemen yang berlokasi di Sumber Arta Kalimalang, belum melengkapi izin.

“Ada 9 poin izin yang belum dipenuhi oleh mereka. Rencananya besok (hari ini) 9 poin itu bisa akan mulai dibahas, seperti Amdal dan penyediaan lahan parkir serta pembuatan jalur tata air dan sumber resapan,” tandasnya.

Idealnya kata Hani, pengembang bisa membangun apartemen jika IMB sudah dikeluarkan. “jadi yah, idealnya IMB keluar dulu, baru pelaksanaan pembangunan bisa dimulai.

Cuma tadi saya bilang, ini pengembangnya sendiri banyak yang nakal,” ujarnya berulang-ulang sambil mengatakan Kabid IMB di Dinas P2B dan penerbitan SIPMB di BPPT sering menimbulkan masalah. (jie)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food