Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Dewan Dituding Penyebab Molornya Pengesahan RAPBD


GlestRadio.com - BEKASI SELATAN- Kontroversi, molornya pengesahan RAPBD 2011 yang berujung kepada ancaman pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen, dianggap akibat kentalnya politisasi anggaran legislatif yang berlebihan.

Bahkan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan hak budget, diduga pengesahan RAPBD 2011 karena aspirasi dewan yang mencapai hingga Rp150 tidak diakomodir eksekutif.


Atas dasar itu, sebagai salah satu bagian dari elemen masyarakat Kota Bekasi, Presidium Fraksi 98, akan mengambil langkah hukum dengan melakukan class action terhadap molornya pengesahan RAPBD.

“Pola 2011 tidak ada fee 2 persen, namun ada modus baru bagi dewan, yakni persoalan aspirasi yang kemudian akhirnya berdasarkan investigasi kami di lapangan itulah yang kemudian menghambat pengesahan RAPBD 2011.

Bahkan, ada asumsi kalau aspirasi ini mencapai Rp150 miliar yang artinya kalau dirata-rata satu dewan mendapatkan aspirasi hampir Rp3 miliar,” ungkap Ketua Presidium Fraksi 98 Adi Burnadi, dalam jumpa pers, kemarin.

Untuk itu lanjut Adi, sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dengan masyarakat Kota Bekasi, pihaknya, meminta agar dewan menyudahi persoalan yang akan berdampak hukum dan kerugian bagi masyarakat terhadap APBD, dengan segera melakukan pengesahan RAPBD 2011.

“Dewan mungkin kapok dan hati-hati dengan sistem 2 persen, sehingga dalam investigasi mereka menggunakan modus baru dengan sistem proyek aspirasi. Padahal ini pun melanggar aturan, karena anggota dewan tidak boleh menjalankan proyek secara langsung,” tegas Adi.

Selain itu, dalam jumpa pers itu, kumpulan aktivis 98 yang konsen menyoroti persoalan Kota Bekasi ini pun mengancam, akan melakukan class action, sebagai upaya gugatan masyarakat terhadap ketidakjelasan APBD yang mulai berdampak, terhadap persoalan kebijakan, sosial, maupun persoalan pemotongan DAU.

“Fungsi budgeting dewan adalah sah. Tetapi jangan sampai DPRD Inkonstitusional, serta merugikan masyarakat secara luas. DAU sudah bisa dipastikan terpotong, artinya ini pun bagian dari kerugian masyarakat. Sedangkan kalau pun kemudian persoalan adanya aspirasi reses yang belum masuk, itu bisa dimasukan pada anggaran berikutnya,” pungkas presidium aktivis 98, Noval Alrasyid yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Azhar Laena membantah kalau molornya APBD 2011 akibat adanya persoalan aspirasi yang menyusul dimasukan diakhir pembahasan RAPBD.

Justru secara langsung, politisi yang akrab disapa Aal ini mengatakan, kalau dewan sudah serius dan maksimal dalam membahas RAPBD ini secara cepat, dengan berbagai usaha beberapa kali mengagendakan paripurna dalam rapat Badan Musyawarah yang sudah empat kali digelar.

“Kemoloran aspirasi bukan masalah aspirasi dan itu tidak benar. Kami sudah berupaya maksimal untuk mempercepat pengesahan APBD. Buktinya, sampai sore ini saja pihak TAPD belum menyerahkan draf APBD yang sudah kami minta dirasionalisasi. Dan belum juga diserahkan.

Padahal dalam pertemuan kami dengan wakil wali kota dan tim TAPD, mereka akan menyerahkan paling lambat jam 4 sore ini (kemarin, red), agar kita bisa melakukan pengesahan pada Rabu besok (hari ini, Red),” papar politisi dari Partai Demokrat ini.

Terpisah, Ketua Fraksi Golkar, M Yakum, memperkuat bantahan ketua dewan terhadap persoalan aspirasi yang mencapai ratusan miliar itu. Menurutnya, persoalan pengusulan aspirasi yang dilakukan dalam reses telah dilakukan dewan yang diusulkan kepada pihak Bappeda.

“Yang terjadi saat ini justru di pihak eksekutif sendiri yang tidak konsisten terhadap hasil pembahasan yang telah kami lakukan. Kenapa demikian, karena di eksekutif sendiri terkadang TAPD selalu mentok dengan wakil wali kota, sehingga perubahan perbaikan yang kita bahas, saat dikembalikan ke dewan selalu berbeda. Akhirnya itu yang kemudian selalu memperlambat pengesahan,” tegasnya.

“Secara pribadi saya bingung dan gerah ingin RAPBD ini disahkan. Tapi kalau kemudian akhirnya kami disalahkan oleh masyarakat kami tidak mau,” ungkap anggota Fraksi Golkar sambil mengatakan, kalau secara pribadi anggaran dari hasil reses yang dikawalnya tidak lebih dari Rp1 miliar bagi dapil yang diwakilinya.

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food