Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Pengacara M2 Minta KPK Periksa Wawali

BEKASI SELATAN- Pra rekonstruksi dugaan penyerahan fee 2 persen yang dilakukan KPK di rumah dinas Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, Rabu (2/3) lalu mulai membuka teka-teki keterlibatan beberapa pihak. Apalagi, saat itu ikut dalam pra rekonstruksi Kepala Dinas P2B Rayendra Sukarmadji dan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Agus Sofyan.
Ketika dimintai komentarnya terkait pra rekonstruksi, Yanuar, kuasa hukum Mochtar Mohamad mendesak agar KPK menyelidiki lebih dalam kasus yang sudah mulai terkuak. Tidak itu saja, dengan kehadiran Rayendra Sukarmadji dalam pra rekonstruksi itu, Yanuar meminta agar dilakukan secara transparan, siapa saja yang terlibat.
Karena menurut dia, Rayendra Sukarmadji merupakan pejabat yang sangat dekat dengan Wakil Wali Kota Rahmat Effendi, sehingga diperlukan pula kesaksian dan dugaan keterlibatan wakil wali kota. “Yang saya dengar dan tahu, Rayendra sangat dekat dengan Wawali. Artinya, dugaan suap 2 persen itu mestinya diketahui Wawali. Untuk itu, kami pun mendesak agar KPK juga segera memeriksa Wawali. Apalagi, ada data terkait dugaan fee 2 persen yang disinyalir libatkan Wawali,” bebernya panjang lebar saat dihubungi, kemarin malam.
Yanuar mengaku memiliki data yang menunjukkan dugaan keterlibatan Wawali terkait fee 2 persen itu. “Kita lihat saja bagaimana KPK mendalami kasus ini, karena kami ingin agar semua pihak di Pemkot Bekasi yang bertanggungjawab atas dugaan fee 2 persen itu diungkap KPK,” tegasnya.
Sementara itu, informasi yang diterima Radar Bekasi menyebutkan bahwa, kemarin siang KPK menggeledah salah satu ruang di gedung DPRD Kota Bekasi. “Iya tadi ada KPK, tapi tolong jangan bilang informasi dari saya,” ujar salah satu staf di DPRD Kota Bekasi.
Namun, ketika dikonfirmasi, Humas KPK Johan Budi mengaku tidak ada penggeledahan. “Saya belum tahu, tapi sepertinya tidak ada jadwal penggeledahan. Kalau memang ada, saya pasti diberi tahu jadwalnya,” ujarnya dari balik ponselnya. (jie)

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food