Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::.....::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

APBD Cacat Hukum Jika Dipaksakan


GlestRadio.com - Dewan pun berkata lain dan menilai jika APBD 2011 cacat hukum dengan timbulnya beberapa program-program anggaran baru yang nilainya mencapai Rp20 miliar, di luar pembahasan Tim Anggaran DPRD Kota Bekasi dan TAPD.

Haeri Parani, salah satu Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melanggar mekanisme pembahasan rencangan APBD sebagaimana diatur dalam PP 58 tahun 2005 yonto PP No. 13 tahun 2006, dengan memunculkan mata anggaran dalam finalisisasi APBD di luar pembahasan.


Dengan demikian, lanjutnya, RAPBD yang diajukan Pemkot pada dasarnya merupakan agresi (penjumlahan) dari rancangan kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), adalah RAPBD yang masuk dalam tahap perencanaan anggaran daerah dan perumusan anggaran operasional.

“Artinya sudah jelas, bilamana ada program baru dan kegiatan yang tidak diajukan pada saat pembahasan, itulah yang disebut program ujuk-ujuk.

Berkenaan dengan hal tersebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi harus bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap program ujuk-ujuk itu, yang kami nilai cacat hukum kalau kemudian tetap dipaksakan untuk dilakukan pengesahan,” papar politisi yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara ini.

Haeri mengatakan, mengacu pada aturan perundang-undangan, wajib hukumnya RAPBD dibahas oleh Tim Anggaran DPRD. Hal itu diatur dalam undang-undang 29 Tahun 2007, mengatur tentang fungsi DPRD tentang hak budget dan jonto PP no.13 Tahun 2006, tentang pengelolaan keuangan daerah.

“RAPBD memiliki sifat spesifik (lex specialist) melakukan rencana keuangan tahunan, yang diajukan kepada dewan untuk dilakukan pembahasan sebagai fungsi budget. Jadi penentuan anggaran bukan sebuah kompromi politik antara pimpinan dewan dengan wali kota dan wakil wali kota,” pungkasnya yang mulai resah dengan perilaku eksekutif, dan pimpinan dewan yang terkesan terbawa dalam tarik ulur kepentingan penentu kebijakan.

0 komentar:

Posting Komentar

Glest Musik

GlestRadio-Food